Laporan wartawan Tribunnews.com, Endrapta Pramudhiaz
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tak akan dijadikan sebagai jaminan pembayaran utang Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB).
"Enggak ada. APBN enggak (digunakan sebagai jaminan pembayaran utang KCJB, red)," katanya ketika ditemui di Hotel Fairmont Jakarta, Rabu (6/9/2023).
Luhut juga menyatakan sudah tak ada lagi perbedaan angka terkait pembengkakan biaya atau cost overrun antara Indonesia dan China. "Sudah beres," ujarnya.
Baca juga: Ridwan Kamil : Beroperasinya KCJB Akan Tingkatkan Perekonomian di Karawang, Padalarang dan Tegalluar
Diberitakan sebelumnya, biaya pengerjaan proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung mengalami cost overrun di angka 1,2 miliar dolar AS.
Hitung-hitungan tersebut telah disepakati oleh PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) yang merupakan perusahaan patungan antara konsorsium Badan Usaha Milik Negara Indonesia (BUMN) dan konsorsium perusahaan perkeretaapian China.
"Tim teknis kedua negara sudah menyepakati angka Cost Overrun sebesar 1,2 miliar dolar AS," ucap Menko Luhut di Kantor Kemenko Marves Jakarta, Senin (10/4/2023).
Adapun tanggal peresmian KCJB ditargetkan akan dilakukan pada 1 Oktober 2023 mendatang.
"Launching insya Allah 1 Oktober, menentukan availability dari waktunya Presiden (Jokowi) tanggal 8 (September) Presiden ke India, enggak jadi (peresmian). Jadi tanggalnya ditentukan kemudian, jadi saat ini belum. Tetapi paling tidak tanggal 1 (Oktober) ada rencana," kata Menteri Perhubungan Budi Karya kepada wartawan di JCC Senayan, Selasa (5/9/2023).
Budi mengaku bahwa peresmian Kereta Cepat Jakarta Bandung ini memang mundur dari yang ditargetkan.
Baca juga: Pengujian KCJB Ditingkatkan Jadi 180 Kilometer per Jam, Halim ke Stasiun Tegalluar Cuma 50 Menit
Dia bilang pihaknya perlu hati-hati sebelum meresmikan transportasi tersebut.
"Bahwa nanti ada pengunduran enggak terlalu lama karena kita akan pastikan ini angkutan publik yang cukup mahal. Oleh karenanya kita harus hati-hati dan insya allah itu akan terjadi," jelasnya.