Laporan wartawan Tribunnews.com, Endrapta Pramudhiaz

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Keuangan Sri Mulyani mengungkap sulitnya mempensiunkan dini pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) batu bara milik PT PLN (Persero).

Ia mengatakan, pemerintah kini tengah mengidentifikasi PLTU mana saja yang akan dipensiunkan.

Dalam diskusi di lingkup pemerintah, ia membeberkan sedang dibahas mengenai besaran biaya pensiun dini PLTU tersebut, yang nantinya akan berimbas pada neraca keuangan PLN.

"Jika batu bara ini dipensiunkan, maka menjadi aset terdampar (stranded asset) yang akan menjadi neraca, kemudian memiliki ekuitas yang perlu diisi lagi dengan energi terbarukan, yang membutuhkan Capex," kata Ani, sapaan akrabnya, dalam acara Indonesia Sustainability Forum 2023 Gala Dinner, Kamis (7/9/2023) malam.

Ia kemudian mencontohkan rencana mempensiunkan PLTU Cirebon-1 yang memiliki daya sebesar 660 Megawatt.

Dalam tujuh tahun, pembangkit tersebut ditaksir bisa mengurangi 4,4 juta Gigawatt ton Co2. Dana yang dibutuhkan sebesar 330 juta dolar AS.

"Contohnya mempensiunkan PLTU Cirebon-1. Kita harus memadukan antara ekuitas dan juga pinjaman. Ketika tingkat suku bunga meningkat, siapa yang akan membayarnya?" ujar Ani.

Baca juga: Kurangi Polusi Udara, Pelaku Industri di Tangerang Stop Penggunaan PLTU dan Beralih Pakai Listrik

Meski dilanda kesulitan, ia mengatakan pemerintah RI sekarang sedang mendorong adanya kemajuan baru dalam melakukan dekarbonisasi.

"Setidaknya kemajuan di mana setiap orang dapat melihat lebih detail," pungkas Ani.