TRIBUNNEWS.COM - Tahun 2022 menjadi tahun yang sangat menantang bagi perekonomian dunia, tak terkecuali Indonesia. Pasalnya, saat itu tanda-tanda pemulihan pascapandemi Covid-19 mulai terlihat. Namun, dunia harus kembali menghadapi guncangan akibat adanya tekanan eskalasi tensi geopolitik yang berdampak pada terjadinya gejolak harga komoditas global dan peningkatan inflasi dunia. 

Pada akhirnya, seluruh pemangku kepentingan di Indonesia saling bahu-membahu bekerja sama untuk mengendalikan inflasi agar tetap stabil. Hal ini sejalan dengan arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada awal tahun 2022 untuk fokus pada empat agenda prioritas yang harus diselesaikan, di mana salah satunya adalah pengendalian inflasi. 

Melansir dari data BPS, tingkat inflasi di Indonesia pada Agustus 2023 berada di 3,3 persen year-on-year (yoy), jauh lebih rendah dibandingkan inflasi pada 2022 yang tercatat sebesar 5,5 persen yoy. Dengan tren yang terus melambat sejak awal tahun, laju inflasi Indonesia perlahan telah bergerak pada kisaran sasaran inflasi yang ditargetkan, yaitu 3±1 persen yoy. 

Meskipun beberapa komoditas pangan sempat mengalami kenaikan akibat dari dampak El Nino yang juga terjadi di berbagai negara, inflasi pangan di Indonesia masih menunjukkan arah yang positif. 

Pergerakan inflasi yang terus menurun tentunya tidak terlepas dari kesinambungan kebijakan yang terus dilakukan secara konsisten. Sinergi yang telah dilakukan ini, baik dari sisi otoritas fiskal, moneter, dan sektor riil telah berkontribusi terhadap tingkat harga yang terkendali. 

Baca juga: Kemenkeu Lepas 25 Produk UMKM Jawa Timur Ekspor ke Lima Benua

Mitigasi dan langkah kebijakan untuk kendalikan inflasi nasional

Inflasi yang stabil sangat dibutuhkan untuk menciptakan fondasi yang kuat bagi pertumbuhan ekonomi. Dengan tetap memerhatikan situasi ekonomi yang harus terus tumbuh, tingkat inflasi yang optimal harus diciptakan sebagai insentif bagi dunia usaha

Maka itu, seluruh pihak perlu senantiasa menjaga pergerakan inflasi. Hal itu berguna untuk menjaga daya beli masyarakat, khususnya bagi masyarakat menengah ke bawah. Hal ini terutama penting bagi akses terhadap pangan, yang dapat dijaga dengan mengendalikan inflasi pangan yang bersifat fluktuatif.

Saat Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Nasional 2023, Presiden Jokowi juga telah memberikan arahan bahwa pengendalian inflasi dilakukan melalui bauran kebijakan fiskal, moneter, dan sektor riil. Presiden Jokowi menekankan bahwa sinergi dan inovasi menjadi dua kata kunci penting dalam menjaga stabilitas harga, terutama dalam konteks menjaga ketahanan pangan yang berkelanjutan. 

Bersama Tim Pengendalian Inflasi Pusat (TPIP) dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), berbagai mitigasi dan langkah kebijakan telah dirancang sebagai bagian dari agenda pengendalian inflasi nasional. Langkah-langkah ini ditujukan untuk memastikan bahwa stabilitas harga dapat dijaga hingga ke level daerah. 

Merancang berbagai respon terhadap kebijakan juga menjadi upaya untuk menjawab tantangan jangka pendek guna mendukung strategi dalam menjaga inflasi dalam jangka menengah. 

Sementara itu, dalam mengimplementasikan strategi pencapaian inflasi baik dari sisi hulu maupun sisi hilir, diperlukan beberapa pedoman yang meliputi menciptakan keterjangkauan harga, menjaga ketersediaan pasokan, memastikan kelancaran distribusi, dan melakukan komunikasi yang efektif. Dengan pedoman ini, dapat tercipta keseimbangan antara penawaran dan permintaan.

Baca juga: Sri Mulyani: APBN Agustus 2023 Surplus Rp 147,3 Triliun

Peran APBN sebagai shock absorber 

Dalam koridor kebijakan fiskal, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) memiliki peran penting dalam menciptakan stabilisasi selaku shock absorber terhadap gejolak dalam perekonomian.