Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ismoyo
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Sejumlah tokoh yang telah dideklarasikan sebagai bakal calon Presiden (bacapres) dan calon Wakil Presiden, mulai menyuguhkan tawaran kebijakan pada rakyat, jelang pesta demokrasi lima tahunan.
Diketahui, ada yang berangan-angan menaikkan upah guru menjadi Rp 30 juta.
Ada pula yang menjanjikan makan siang dan susu gratis bagi pelajar, balita, dan ibu hamil demi mendorong perbaikan gizi nasional.
Baca juga: Harga Minyak Berpeluang Naik ke 100 dolar AS Buntut Larang Ekspor BBM Rusia ke Eropa
Bahkan ada yang menawarkan janji fantastis seperti menggratiskan BBM bagi seluruh masyarakat.
Lalu, apakah janji-janji tersebut akan memberatkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)?
Peneliti sekaligus Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Nailul Huda mengungkapkan, hal ini merupakan sesuatu yang biasa terjadi jelang pilpres, yang tujuannya untuk menarik suara masyarakat.
Bahkan, saat Presiden Joko Widodo kala itu mencalonkan dan kampanye pilpres, ia kerap menjanjikan berbagai kartu 'sakti'. Seperti Kartu Pra Kerja, Kartu Indonesia Pintar (KIP), dan Kartu Sembako Murah.
"Ini kan janji politik yang memang kerap diumbar ketika pemilu. Ketika Pak Jokowi waktu (mencalonkan di pilpres) itu ada beberapa kartu-kartuan yang serupa," papar Nailul Huda di Perpustakaan Nasional Jakarta, Jumat (22/9/2023).
"Makanya saya bilang seperti ada janji memberi makan anak sekolah gratis dan BBM gratis sebagainya ini cara untuk memikat voters," sambungnya.
Baca juga: Pengusaha Pertashop Minta Peluang Pasarkan BBM Pertalite
Terkait berbagai janji yang diumbar, Nailul memperingatkan agar program-program yang dimaksud dapat relevan dengan APBN.
Contohnya, program BBM gratis jangan sampai membebankan APBN. Diketahui, Indonesia merupakan negara pengimpor minyak mentah.
Nailul Huda pun kembali mengingatkan kepada para bacapres untuk kembali mengkaji program-program atau terobosan yang ingin diambil.
"Kalau bicara BBM yang gratis itu akan membengkakan subsidi BBM, dan ini akan menjadi langkah mundur. Kecuali, secara konteks kalau bicara ketika masa covid waktu itu memang layak untuk diberikan subsidi untuk meningkatkan daya beli. tapi kalau sekarang ini apakah layak?" paparnya.
"Ingin saya sampaikan bagaimana janji politik tentu harus ada target terukur," pungkasnya.