Laporan Wartawan Tribunnews.com, Reynas Abdila

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Startup bidang perikanan Aruna mengadakan Rapat Pemangku Kepentingan Program Perbaikan Perikanan komoditas Rajungan di Kalimantan Timur dengan agenda utama yakni pembentukan panel konsultatif dan kesepakan rencana aksi.

Kegiatan ini dilaksanakan Aruna sebagai salah satu pendukung pemenuhan syarat dalam proses memperoleh sertifikasi MSC.

Dalam kegiatan tersebut juga dilakukan Bimbingan Teknis (Bimtek) Perikanan Tingkat 1 yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas pemahaman pemangku kepentingan mengenai standar sertifikasi MSC untuk mewujudkan perikanan berkelanjutan di Kalimantan Timur.

Baca juga: KKP Bakal Terapkan Kebijakan Penangkapan Ikan Terukur Mulai Awal 2024

Tentunya, rangkaian kegiatan ini akan memberikan dampak yang baik pagi potensi perikanan rajungan di Kalimantan Timur.

Direktur Kapal dan Alat Penangkapan Ikan di Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Muhammad Idnillah mendukung penuh inisiasi aruna untuk melakukan program perbaikan perikanan rajungan di Provinsi Kaltim.

Baca juga: Kasus Korupsi Tambang Nikel, PT KKP Sebut Kejaksaan Sita 11 Rekening Koran

“Hal ini dapat meningkatkan kualitas ketertelusuran hasil perikanan, khususnya di Provinsi Kalimantan Timur. Harapan kami, program ini juga dapat mendorong penggunaan alat tangkap yang ramah lingkungan dan mengoptimalkan legalitas kapal penangkapan ikan,” tutur pria yang akrab disapa Cak Muh saat membuka acara dikutip Senin (25/9/2023).

Adapun hasil dari rangkaian keseluruhan agenda merumuskan terbentuknya panel konsultatif pengurus pengelolaan Rajungan Kalimantan Timur dan Rencana Aksi program perbaikan perikanan Rajungan (Fisheries Improvement Progress).

Rencana kerja dan panel konsultatif ini disambut positif oleh banyak pihak salah satunya Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Kalimantan Timur Irhan Hukmaidy.

"Ini merupakan inisiatif yang baik sebagai upaya untuk mengelola sumber daya perikanan yang berkelanjutan, sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku. Diharapkan, rangkaian agenda ini tak hanya mampu meningkatkan daya saing produk perikanan, tetapi juga memberikan manfaat sosial dan ekonomi bagi masyarakat,” ucap Irhan.

Co-Founder dan Chief Sustainability Officer Aruna Utari Octavianty menambahkan, pihaknya berharap melalui rapat pemangku kepentingan dapat berkolaborasi dengan lebih banyak pemangku kepentingan, sekaligus bekerja sama melalui fungsi di panel konsultatif.

“Semoga kita tak hanya dapat menyusun rencana strategis untuk pengelolaan perikanan rajungan berkelanjutan, tetapi juga secara konsisten merealisasikannya bersama-sama,” papar Utari.