Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Nitis Hawaroh
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Utang Luar Negeri Indonesia atau ULM pada Agustus 2023 sebesar 395,1 miliar dolar Amerika Serikat (AS) nilai ini turun dibandingkan bulan Juli mencapai 397,1 miliar dolar AS.
Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi Bank Indonesia (BI) Erwin Haryono mengatakan, penurunan posisi ULN ini bersumber dari ULN sektor publik dan swasta.
Erwin bilang, ULN Indonesia secara tahunan mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 0,8 persen secara tahunan (yoy), lebih dalam dibandingkan dengan kontraksi pada bulan sebelumnya sebesar 0,7 persen (yoy).
"ULN pemerintah menurun dibandingkan dengan bulan lalu. Posisi ULN pemerintah pada akhir Agustus 2023 tercatat sebesar 191,6 miliar dolar AS, turun dibandingkan dengan posisi bulan sebelumnya yang sebesar 193,2 miliar dolar AS, atau secara tahunan tumbuh melambat menjadi 3,6 persen (yoy) dari periode sebelumnya sebesar 4,1 persen (yoy)," kata Erwin dalam keterangannya, Senin (16/10/2023).
Erwin menjabarkan, perkembangan ULN tersebut dipengaruhi oleh perpindahan penempatan dana investor nonresiden pada pasar Surat Berharga Negara (SBN) domestik seiring dengan volatilitas di pasar keuangan global yang tinggi.
Selain itu, pemerintah berkomitmen tetap menjaga kredibilitas dengan memenuhi kewajiban pembayaran pokok dan bunga utang secara tepat waktu, serta mengelola ULN secara hati-hati, efisien, dan akuntabel.
"Sebagai salah satu komponen dalam instrumen pembiayaan APBN, ULN berperan penting untuk mendukung upaya pemerintah dalam pembiayaan sektor produktif serta belanja prioritas sehingga mampu menopang dan menjaga pertumbuhan ekonomi Indonesia tetap solid di tengah ketidakpastian kondisi perekonomian global," terangnya.
Baca juga: RI Ajukan Utang Luar Negeri Rp 29 T Tahun Depan, dari Jepang hingga Kanada
Erwin mengatakan, dukungan tersebut mencakup sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial (24,0 persen dari total ULN pemerintah), administrasi pemerintah, pertahanan, dan jaminan sosial wajib (18,2 persen), jasa pendidikan (16,8 persen), konstruksi (14,2 persen), dan jasa keuangan dan asuransi (10,1 persen).
Baca juga: Utang Luar Negeri Indonesia Mei 2023 Turun Jadi Rp 5.974 Triliun
"Posisi ULN pemerintah relatif aman dan terkendali mengingat hampir seluruh ULN memiliki tenor jangka panjang dengan pangsa mencapai 99,9 persen dari total ULN pemerintah," tuturnya.