Baca tanpa iklan
Laporan wartawan Tribunnews.com, Endrapta Pramudhiaz
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Koperasi dan UKM (MenKopUKM) Teten Masduki akan memperjuangkan agar pelaku UMKM bisa terus mendapatkan tarif pajak penghasilan (PPh) final sebesar 0,5 persen.
Diketahui, Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Suryo Utomo menyebut mulai 2024, pemerintah akan menerapkan tarif normal PPh final untuk pelaku UMKM.
"Saya akan tetap mempertahankan bagaimana para usaha UMKM (mendapat tarif PPh final) di bawah 0,5 persen," kata Teten ketika ditemui di sela acara Cerita Nusantara di JCC Senayan, Jakarta, Selasa (28/11/2023).
Baca juga: Cara Bayar Pajak Tahunan Kendaraan Secara Online Lewat Aplikasi SIGNAL
Menurut dia, para UMKM ini tidak perlu dikenai pajak terlalu besar karena mereka ikut menciptakan lapangan kerja.
"Jadi, kalau saya, dari UMKM-nya jangan dilihat dari sisi pajak pemasukan negara, tapi bagaimana mereka bisa menciptakan lapangan kerja," ujar Teten.
Diberitakan sebelumnya, tarif pajak penghasilan (PPh) final sebesar 0,5 persen untuk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) akan selesai berlaku pada 2024.
Selanjutnya, Direktur Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Suryo Utomo mengatakan, pemerintah akan menerapkan tarif normal PPh final.
"Pada masanya, UMKM harus naik kelas mengikuti model penghitungan pajak secara normal, dan ini yang sedang terus kami lakukan edukasi dan penjelasannya," kata Suryo.
Sebagai informasi, PPh final adalah pajak yang dikenakan langsung saat wajib pajak menerima penghasilan.
Peraturan Pemerintah Nomor (PP) 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu telah mengatur ketentuan tarif pajak final UMKM serta periodenya.
Melalui kebijakan yang resmi berlaku pada 2018 tersebut, UMKM mendapat pengurangan tarif PPh final dari 1 persen menjadi 0,5 persen.
Baca juga: Target Penerimaan Pajak Mencapai Rp1.988,9 T, Ini Arah Kebijakan Pajak 2024
Ketentuan ini akan berakhir pada 2024, sehingga sebagian UMKM harus kembali membayar PPh final sebesar 1 persen.
Namun, tidak semua UMKM akan kembali dikenakan tarif pajak normal. Kemenkeu mengungkapkan, beberapa UMKM masih dapat menikmati keringanan pajak ini.
Lantas, mana saja UMKM yang masih mendapat keringanan tarif pajak 0,5 persen?
Tarif pajak UMKM 0,5 persen berakhir 2024
Staf Khusus Menteri Keuangan Yustinus Prastowo mengatakan, keringanan pajak menjadi sebesar 0,5 persen berlaku dalam waktu tertentu tergantung jenis pelaku UMKM.
Menurutnya, sesuai PP Nomor 23 Tahun 2018, jangka waktu pengenaan tarif PPh final sebesar 0,5 persen dari omzet berlaku paling lama:
- Tujuh tahun untuk wajib pajak orang pribadi (OP) UMKM.
Baca juga: Surga Pengemplang Pajak Untungkan Perusahaan Besar
- Empat tahun untuk wajib pajak badan berbentuk koperasi, persekutuan komanditer (CV), atau firma.
- Tiga tahun untuk wajib pajak bagi badan berbentuk perseroan terbatas (PT).
Adapun ketentuan jangka waktu tersebut, terhitung sejak:
- Tahun pajak UMKM terdaftar bagi UMKM yang baru terdaftar sejak berlakunya PP Nomor 23 Tahun 2018.
- Tahun pajak berlakunya PP Nomor 23 Tahun 2018 untuk UMKM yang telah terdaftar sebelum aturan berlaku.
Artinya, sebagian UMKM yang menerima keringanan ini terhitung sejak 2018, saat PP pertama kali terbit, akan terkena tarif PPh final normal mulai tahun pajak 2025.
Baca juga: DPRD DKI Jakarta Mengkaji Pemberian Apresiasi dan Sanksi Wajib Pajak dalam Raperda Pajak Terbaru
"Bagi wajib pajak OP UMKM yang menggunakan tarif 0,5 persen sejak 2018, boleh menggunakan tarif ini sampai tahun pajak 2024," kata Yustinus kepada Kompas.com, Senin (27/11/2023).
Untuk tahun pajak 2025 dan seterusnya, pelaku UMKM orang pribadi dapat menggunakan norma perhitungan jika memenuhi syarat dan omzet belum melebihi Rp 4,8 miliar per tahun.
Jika omzet UMKM per tahun telah mencapai angka di atas Rp 4,8 miliar, maka wajib pajak dapat menggunakan tarif normal dan menyelenggarakan pembukuan.