Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ismoyo

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mengungkapkan adanya kemungkinan Bandara Kertajati akan dikelola oleh perusahaan asal Uni Emirat Arab (UEA) yakni Abu Dhabi Airports.

Staf Khusus Menteri BUMN, Arya Sinulingga mengatakan, bisa saja Abu Dhabi Airports akan membentuk perusahaan patungan bersama Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) dan Angkasa Pura II.

"Bisa saja ikut mengelola, Join Venture bisa, kayak di Bandara Kualanamu kan Join Venture. Membentuk Join Venture bisa aja," ungkap Arya di Kantor Kementerian BUMN Jakarta, (28/11/2023).

Baca juga: Jadwal Rute Penerbangan Bandara Kertajati: Ada AirAsia, Super Air Jet hingga Citilink

Beberapa hari lalu, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi melakukan pertemuan dengan Menteri Energi dan Infrastruktur Uni Emirat Arab (UEA) Suhail Mohammed Al Mazroei dan Chief Executive Officer (CEO) Abu Dhabi Airports Sheikh Mohammed, dalam kunjungan kerjanya ke Abu Dhabi, UEA, Sabtu (25/11).

Menhub menawarkan perusahaan pengelola bandara kedua terbesar di UEA setelah Bandara Dubai tersebut, untuk menjadi mitra strategis pengembangan Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati.

“Setelah pertemuan ini kami berharap Abu Dhabi Airport menangkap peluang kerja sama untuk mengembangkan Bandara Kertajati, bersama dengan BIJB dan AP II selaku pengelola bandara,” ujar Menhub.

Ia menjelaskan, Bandara Kertajati merupakan bandara baru yang dibangun untuk menggantikan Bandara Husein Sastranegara di Bandung, Jawa Barat.

“Secara grand design, Bandara Kertajati akan memiliki fasilitas cargo village, maintenance, repair, and overhaul (MRO), serta area komersial,” ucap Menhub.

Lebih lanjut dirinya mengatakan, Bandara Kertajati diproyeksikan menjadi bandara terbesar kedua di Indonesia setelah Bandara Internasional Soekarno Hatta di Jakarta, yang memiliki pasar potensial untuk pariwisata, umroh dan haji, kargo, serta aerocity.

“Bandara Kertajati akan membuka peluang bagi mitra strategis untuk membeli saham dengan porsi maksimal 49 persen,” ujar Menhub.