Laporan wartawan Tribunnews.com, Endrapta Pramudhiaz
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Direktur Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian (Dirjenbun Kementan) Andi Nur Alam Syah menegur bawahannya karena lamban merealisasikan program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR).
Ia menilai realisasi program PSR pada tahun ini belum terlihat, padahal tujuan program PSR ini adalah meningkatkan produktivitas kelapa sawit.
Teguran ini dia layangkan kepada Direktur Tanaman Sawit dan Aneka Palma Lainnya Direktorat Jenderal Perkebunan Kementan, Ardi Praptono.
"Jadi apabila seluruh program mulai dari regulasi sampai tahapan distribusi bantuan tidak mencerminkan (tujuan program) itu, berarti kita sudah gagal dalam melaksanakan program perkebunan Peremajaan Sawit Rakyat," kata Andi dalam rapat koordinasi di kantor Kementerian Pertanian, Jakarta, Jumat (1/12/2023).
Ia menilai regulasi yang terkait dengan distribusi sarana dan prasarana (sarpras) ini terlalu sulit. Peraturan yang ada juga disebut tidak tertata dengan baik.
Andi mewanti-wanti agar rekomendasi teknis (rekomtek) yang sudah ia tandatangani, agar bisa segera direalisasikan.
Berdasar pengalamannya, ada rekomtek terkait dengan pendistribusian sarpas yang sudah ditandatangani pada 2022, hingga sekarang belum terealisasi.
"Itu kan tidak mencerminkan dari tujuan program yang kita lakukan bahwa kita mau melakukan peningkatan produktivitas," kata Andi.
Baca juga: PTPN V Kembangkan Musuh Alami untuk Atasi Hama Kelapa Sawit
Jika semua ini masih dibiarkan, Andi pun mempertanyakan bagaimana mau meningkatkan produktivitas sawit rakyat kalau pupuk, sarana produksi (saprodi), dan alat mesin dan pertanian (alsintan) terlambat sampai ke tangan pekebun.
Dia meminta hal ini menjadi perhatian semua bawahannya.
Baca juga: PLN Pasok Listrik Ramah Lingkungan untuk Kebutuhan Pabrik Pengolahan Sawit PTPN III
"Tidak ada gunanya pertemuan pagi ini kalau hanya bermuara pada rekomendasi teknis, sedangkan proses distribusinya tidak kita kelola dengan baik. Ini semua tahapannya harus kita kawal," ujar Andi.