Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ismoyo
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ekonom Senior Faisal Basri kembali menyoroti perbedaan harga jual minyak sawit mentah atau CPO untuk olahan pangan dan biodiesel.
Menurutnya, hal ini yang menyebabkan harga minyak goreng di masyarakat tak turun-turun, alias masih berada di level yang cukup tinggi.
Faisal menyebut, harga CPO yang dijual pengusaha untuk biodiesel lebih menguntungkan, terlebih Pemerintah tengah menggencarkan program mandatory campuran biodiesel ke bahan bakar fossil yang diimplementasikan secara nasional.
Baca juga: Hampir Dua Pekan Berjalan, Transaksi Bursa CPO Masih Lesu Darah
Adapun persentase sudah mencapai 35 persen atau B35 dan terus akan ditingkatkan hingga mencapai B100.
Hal ini diungkapkan Faisal dalam diskusi bertema 'Cerita Tentang Hulu-Hilir Sawit Hari Ini dan Esok : Dampak Kebijakan Biodisel Terhadap Pasokan Minyak Goreng'.
"Pemerintah memberi kelonggaran, (tapi) yang disalahkan ekspor. Padahal yang harus disalahkan biodiesel," ucap Faisal dalam acara yang berlangsung di Jakarta, Kamis (7/12/2023).
"Jadi (Pemerintah) menciptakan 2 harga. Oleh karena itu siapapun pasti ingin memiliki keuntungan yang maksimum dan mencari yang lebih. Dan dijamin tidak pernah rugi," sambungnya.
Menurut Faisal, saat ini harga minyak goreng berada di level Rp19.000 per liter. Padahal, harga CPO tengah mengalami penurunan.
"Menimbulkan distorsi itu, karena mekanismenya. Penyebabnya harga minyak sekarang itu enggak turun -turun Rp19 ribu. Berbulan-bulan. Harga CPO sudah turun," papar Faisal.
Baca juga: MUTU International Siap Dukung Industri Kelapa Sawit Meraup Cuan Melalui Bursa CPO
Untuk itu, lanjut Faisal, Pemerintah didorong mengambil tindakan yakni dengan menyamakan harga CPO untuk olahan pangan dan biodiesel.
Sehingga permasalahan fluktuasi harga dan ketersediaan stok minyak goreng di masyarakat dapat di level yang baik.
"Yang pertama tentu saja, satu harga. Barang yang sama ya identik satu harga. saya dapat masukan (untuk memperketat pengawasan) tapi saya tidak setuju diawasi alokasinya. Pengawasan akan makin banyak setannya, akan semakin banyak (praktik) korupsi," pungkasnya.