Laporan wartawan Tribunnews.com, Endrapta Pramudhiaz

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengklaim persoalan pupuk di dalam negeri sudah selesai.

"Masalah pupuk selesai," katanya ketika diwawancara di kantor Kementerian Pertanian, Jakarta Selatan, Kamis (14/12/2023).

Diketahui, dalam kunjungan Amran bersama Presiden Joko Widodo (Jokowi) kemarin ke Pekalongan, disebutkan bahwa pupuk akan ditambah subsidinya.

Perihal itu, Amran pun berterima kasih kepada Jokowi karena telah memenuhi permintaan para petani di Indonesia terkait dengan persoalan pupuk yang selama ini dihadapi.

Baca juga: Ganjar Sentil Prabowo soal Kelangkaan Pupuk: Pikniknya Kurang Jauh 

Adapun untuk penambahan subsidi pupuk ini, Amran belum bisa memberikan hitung-hitungan menurut pihaknya.

Ia memastikan masyarakat yang ingin mendapatkan pupuk subsidi ini bisa menggunakan KTP saja. Amran tak ingin prosesnya dibuat jadi sulit.

"(Pakai) KTP. Ada tertulis petani di KTPnya, ambil pupuk. Tidak ada (syarat). Jangan dipersulit," ujar Amran.

"Kalau dia minta pupuk, berarti dia mau tanam. Dia mau berproduksi, Indonesia bisa swasembada, bisa berdaulat, bisa ekspor," lanjutnya.

Sebelumnya, Jokowi mengatakan akan menambah alokasi pupuk bersubsidi.

Ia juga memastikan Amran akan melakukan berbagai langkah pembenahan untuk mengatasi keluhan petani terkait tata kelola dan distribusi pupuk bersubsidi.

“Pak Mentan tadi sudah menyanggupi, 2023 akhir dan 2024 awal beliau akan kontrol terus agar tidak ada masalah di lapangan, subsidi pupuknya akan saya tambah," kata Jokowi, Rabu (13/12/2023).

Ia akan mengumumkan besar penambahan subsidi ini kalau dirinya sudah bertemu Menteri Keuangan.

"Semuanya itu dihitung, kurangnya berapa, itu yang akan saya minta untuk diselesaikan oleh Menteri Keuangan," ujar Jokowi.

Jokowi mengatakan, saat berdialog dengan banyak petani di daerah, ia kerap mendengar pupuk menjadi masalah yang sering dikeluhkan para petani.

Sebagian besar dari mereka mengaku sering menghadapi kesulitan untuk mengakses pupuk bersubsidi.

Tidak ingin produksi turun karena persoalan ini, Jokowi berjanji alokasi pupuk bersubsidi akan segera ditambah.

“Saya janji pupuk akan ditambah subsidinya, karena saya ini ngerti Pak Menteri Pertanian itu juga bekas PPL, saya juga tiap hari masuk ke sawah ke desa untuk bertanya kepada petani, problemnya memang di tahun-tahun terakhir ini semuanya mengeluhkan urusan pupuk," kata Jokowi.

Saling Singgung Soal Pupuk Subsidi

Dua capres yakni Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo saling singgung perihal pupuk subsidi yang sulit diperoleh kalangan petani di sejumlah wilayah di Indonesia.

Adapun, saling singgung masalah pupuk subsidi untuk para petani ini muncul dalam agenda Debat Capres di Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Jakarta Pusat, Selasa (12/12/2023).

Persoalan ini pertama kali diangkat oleh Prabowo.

Capres nomor urut 2 ini menyoroti sistem pelayanan publik di Jawa Tengah terkait memperoleh pupuk subsidi, khususnya pada saat Ganjar masih menjabat sebagai gubernur di provinsi tersebut.

"Dan yang saya dapat, setelah saya keliling khususnya di Jawa Tengah, Pak Ganjar, petani-petani di situ sangat sulit dapat pupuk," papar Prabowo.

"Mereka mengeluh dengan kartu tani yang Bapak luncurkan ini mempersulit mereka dapat pupuk," sambungnya.

Padahal, lanjut Prabowo, seharusnya sistem pelayanan publik harus dipermudah.

Apalagi, petani merupakan salah satu kalangan yang sangat vital, yang mampu menjaga keamanan pangan di dalam negeri.

"Sebenernya mereka ingin pupuk itu pengadaannya disederhanakan. Mungkin Bapak bisa jawab masalah itu. Terima kasih," tukasnya.

Dalam kesempatan yang sama, Ganjar langsung angkat suara terkait pernyataan Prabowo.

Ganjar mengatakan kelangkaan pupuk terjadi di berbagai wilayah di Indonesia.

Mulai dari Sumatera Utara, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan, bahkan Papua.

Hal-hal seperti ini menurut Ganjar, seharusnya dapat diatasi Pemerintahan saat ini. Terlebih, Prabowo disebut pernah menjabat Ketua Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI), yang tentunya paham betul tentang permasalahan seputar pertanian.

"Tapi untuk Pak Prabowo saya harus mengingatkan Pak. Pupuk langka terjadi di Papua Pak, pupuk langka terjadi di Sumatera Utara Pak, pupuk langka terjadi di NTT, NTB, Kalimantan Timur termasuk bensin," papar Ganjar.

"Mungkin Bapak sedikit agak lupa untuk saya bisa sedikit mengingatkan, karena Bapak pernah menjadi Ketua HKTI," lanjutnya.

Untuk itu, Ganjar bakal membereskan sumber permasalahan sistem pelayanan publik terkait distribusi pupuk subsidi ke petani.

Yakni dengan cara menyempurnakan data petani nasional. Serta tidak membatasi kuota pupuk bersubsidi.

"Pak, data petani kita tidak pernah beres. Maka kalau kemudian satu data petani bisa kita kelola, maka distribusi pupuknya harus bisa dan tepat sasaran," ucap Ganjar.

"Maka ini lah yang akan kita kerjakan nanti," pungkasnya.