Laporan Wartawan Tribunnews.com, Nitis Hawaroh

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Direktur Utama Perum Bulog Bayu Krisnamurthi mengklaim penyaluran bantuan pangan beras kepada 22 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) tidak dipolitisasi meski penyalurannya mepet dengan penyelenggaraan Pemilu 2024 dan Pilpres 2024 Februari nanti.

Menurut Bayu, Perum Bulog mengatakan, kemasan bantuan pangan beras tidak mencantumkan atribut maupun logo partai politik maupun pasangan capres-cawapres.

"Kita sudah mengatakan bawah di semua tempat kita melakukan pembagian atau pengantaran. Kita semua confirm bahwa di dalam proses tersebut tidak boleh ada atribut apapun," kata Bayu dalam Konferensi Pers di Kantornya, Kamis (11/1/2024).

"Kecuali yang memang natural ada di situ. Kalau kantor pos ya atribut kantor pos. Kalau kelurahan ya atribut kelurahan," imbuh Bayu menegaskan.

Baca juga: Presiden Jokowi Serahkan Bantuan Pangan Beras di Cilegon

Bayu mengatakan, Bulog sebagai pelaksana bantuan pangan beras mengupayakan agar progam tersebut bisa berjalan dengan baik karena manfaatnya harus bisa dirasakan masyarakat.

Dia mengatakan urusan politik bukan ranah Bulog.

Baca juga: Bantuan Pangan Beras Jelang Pemilu, Dirut Bulog: Efektif Turunkan Inflasi

"Kami (Bulog) dan tiga transporter Bulog ini sangat komit untuk itu ketat melakukan seperti itu supaya betul-betul ini program negara punyanya rakyat," jelas dia.

"Bagi kami, politisasi nya urusan politisi lah. Kita melaksanakan tugasnya," imbuhnya.