Baca tanpa iklan
Laporan wartawan Tribunnews.com, Endrapta Pramudhiaz
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pemerintah akan mengimpor beras sebanyak 2 juta ton pada tahun 2024. Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menyetujui importasi ini.
Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi mengungkap ada sejumlah syarat yang diberikan oleh Jokowi terkait dengan importasi ini.
"Syaratnya memang harga di tingkat petani tetap dijaga baik seperti hari ini. Jadi balance itu, mudah-mudahan bisa di-cover. Lalu ada catatan, sebelum panen raya (importasi) sudah harus masuk," kata Arief dikutip dari keterangan tertulis, Jumat (19/1/2024).
Baca juga: Impor Beras Indonesia Tahun 2023 Melonjak 6 Kali Lipat, Tembus 3,06 Juta Ton
Adapun untuk asal dari beras impor ini, Vietnam dan Thailand menjadi dua di antara negara yang akan mengirimkan berasnya ke RI.
"Kami juga melaporkan bahwa akan menindaklanjuti ke beberapa yang sudah bicara dengan Bapak Presiden, (misalnya) yang dari Cina, kemudian dari Thailand dan Vietnam," ujarnya.
Arief kembali menekankan bahwa importasi ini harus bisa tetap menjaga harga beras di petani.
Selain itu, stok importasi juga harus selesai masuk sebelum panen raya, sehingga tidak mengusik produksi hasil panen raya.
Sebelumnya, Jokowi mengatakan Indonesia telah mengamankan beras impor dari Thailand dan India.
Indonesia disebut telah mengamankan dua juta ton beras dari Thailand dan satu juta ton beras dari India untuk 2024 mendatang.
Baca juga: Pemerintah Akan Impor Beras Lagi Tahun Depan, Pengamat: Datangnya Jangan Pas Panen Raya
Hal itu ia sampaikan dalam sambutannya di acara Seminar Nasional Outlook Perekonomian Indonesia 2024 di Jakarta, Jumat (22/12/2023).
Awalnya, Jokowi mengatakan dirinya masih sedikit khawatir mengenai urusan komoditas pangan karena kemarin saat fenomena kekeringan super El Nino, produksi beras RI turun sedikit.
Pada 2024, ia memperkirakan kondisinya belum akan kembali normal.
Dia bilang, ada 22 negara yang menghentikan ekspornya, sehingga tahun ini RI kesulitan mencari tambahan untuk cadangan beras pemerintah.