Laporan wartawan Tribunnews.com, Endrapta Pramudhiaz

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota Komisi VI DPR RI, Amin Ak, menilai importasi beras sebanyak 2 juta ton yang akan dilakukan RI pada tahun ini adalah bentuk kegagalan pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Amin menjelaskan, pemerintahan Jokowi gagal dalam mengelola produksi maupun stabilitas harga beras.

Sejatinya, impor beras masih bisa dimaklumi jika dilakukan sesekali untuk menambal kekurangan pasokan.

"Namun, jika terus berulang dan dalam jumlah besar, menunjukkan ada yang salah dalam pengelolaan pangan utama rakyat ini," kata Amin kepada Tribunnews, Minggu (21/1/2024).

Baca juga: Nasdem Soroti Rencana Impor Beras 2 Juta Ton dari Thailand dan Vietnam

Amin yang berasal dari fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu mengatakan, fenomena el Nino dan lonjakan harga input produksi padi merupakan sesuatu yang bisa diprediksi dan diantisipasi.

Hal tersebut dinilai sebagai sesuatu yang bisa direncanakan langkah-langkah mitigasinya.

"Namun sayangnya, pemerintah ternyata gagal merencanakan langkah antisipasi dan mitigasi, meski sudah banyak pihak mewanti-wanti dampak perubahan iklim terhadap produksi pertanian dan pangan," ujar Amin.

Ia memandang pemerintah juga tak memberi solusi konkret atas mahalnya dan kelangkaan pupuk belakangan ini.

Padahal, kata Amin, hal tersebut sudah lama berlangsung dan sering disuarakan petani.

Lebih lanjut, Amin mengatakan, meski sudah impor beras besar-besaran, di pasaran harga beras tidak pernah kembali ke harga normal.

"Tidak terjadi penurunan harga beras secara signifikan," tuturnya.

Sementara di sisi lain, petani terpukul karena anjloknya harga gabah, yang berarti tingginya harga beras tidak dinikmati petani.

Amin menyebut para petani harus menanggung kenaikan harga input produksi terutama pupuk.