Laporan wartawan Tribunnews.com, Endrapta Pramudhiaz
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi menyinggung soal kantornya dan Kementerian Pertanian didemo petani.
Diketahui, pada Jumat (19/1/2024), Partai Buruh, Serikat Petani Indonesia (SPI), dan organisasi kelas pekerja lainnya menggelar massa aksi menolak impor beras di Kementerian Pertanian dan Badan Pangan Nasional.
Arief mengatakan, jika impor beras tidak dilakukan sekarang, risikonya akan terlalu tinggi, mengingat saat ini RI sedang kekurangan stok beras.
Baca juga: Bos Bapanas Janji Hentikan Impor Beras Saat Masuki Masa Panen Padi
"Jadi minta maaf nih buat sodara-sodara saya yang mendemo Badang Pangan Nasional (dan) Kementan, (kalau) tidak mengimpor gitu ya sekarang, risikonya terlalu tinggi. Kita enggak punya stok," katanya kepada Tribunnews, Minggu (28/1/2024).
Menurut dia, jika importasi beras tak dilakukan, Indonesia akan kesulitan menghadapi hari dan momen besar seperti Pemilu dan Lebaran.
"Nanti kalau Lebaran enggak ada beras, dibilangnya pemerintah tidak bisa menjaga pangan nasional. Ya wong (stok berasnya) kurang. Mau impor enggak boleh," ujar Arief.
Ia kemudian mempertanyakan, jika tidak boleh mengimpor beras, apakah masyarakat Indonesia sudah siap tidak makan nasi.
"Sudah siap belum kita tidak makan nasi? Boleh misalnya kita makan ketan, sagu, singkong. Itu namanya diversifikasi pangan. Kira-kira sudah siap belum? Kalau sudah siap, ya sudah kita stop (impor beras). Kita tunggu sampai panen pagi 3 bulan lagi," tutur Arief.
Eks Direktur Utama ID FOOD itu menegaskan bahwa pemerintah sebenarnya ingin kebutuhan pangan nasional dipenuhi melalui produksi dalam negeri.
Baca juga: Impor Beras Indonesia Tahun 2023 Melonjak 6 Kali Lipat, Tembus 3,06 Juta Ton
"Tapi kalau produksi dalam negerinya kemarin gak bisa (mencukupi, red) karena El Nino, ya kita harus impor. Enggak usah jadi polemik bahwa ini impor apa," kata Arief.
Sebelumnya, Pemerintah memang mengumumkan akan kembali mengimpor beras dengan kuota sebesar 3 juta ton sepanjang tahun 2024.
Sebagian beras impor atau sekitar 2 juta ton ditargetkan datang pada Maret 2024.
Pemerintah melalui Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan, Badan Pangan Nasional, dan Perum Bulog mengklaim impor beras dilakukan di tahun politik ini untuk mencukupi Cadangan Beras Pemerintah (CBP) dan keperluan Bantuan Sosial.
Padahal bulan Maret, April, dan Mei 2024 merupakan musim panen raya petani padi.
Badan Pusat Statistik (BPS) menyebutkan bahwa dalam 5 tahun terakhir, impor beras tahun 2023 merupakan yang terbesar yakni sebesar 3,06 juta ton, meningkat sebesar 613,61 persen dibandingkan tahun 2022.