Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Nitis Hawaroh
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengeluarkan dana sebesar Rp 11,25 triliun untuk penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) sebesar Rp 200.000 per bulan hingga Maret 2024.
Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan Febrio Nathan Kacaribu mengatakan, dana yang dikeluarkan itu bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).
Selain itu, penyaluran BLT tersebut bakal disalurkan kepada 18,8 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM).
Baca juga: Bahas Bansos Ditempel Stiker Paslon Lain, Cak Imin: Ngaku Kaya, Sebetulnya Miskin
"Sebagian besar kan sudah ada di APBN, tapi ini kan memang ada beberapa perubahan-perubahan yang mungkin sifatnya merespons kondisi yang ada di masyarakat dan global. Nah ini tentunya kita akan carikan," kata Febrio kepada wartawan di Kantor Kemenko Perekonomian, dikutip Selasa (30/1/2024).
Selain menyalurkan BLT, pemerintah juga melanjutkan penyaluran bantuan pangan sebesar 10 kilogram beras kepada 22,2 juta KPM hingga Juni 2024.
Febrio mengatakan, dalam mendukung kebutuhan masyarakat tersebut peran APBN dinilai siap layaknya tahun-tahun kemarin.
"Kita untuk mengelola APBN itu fleksibel, jadi kita memang selalu siapkan seperti beberapa tahun terakhir. Kita selalu gunakan istilah shock absorber, jadi kalau misal ada kebutuhan di masyarakat yang disebabkan gejolak yang kita lihat di pasar global, APBN nya bisa tetap siap," jelas dia.
Bansos gantikan program El Nino
Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, pemerintah memutuskan untuk menyalurkan bantuan pangan beras sebesar 10 kilogram per bulan sampai Juni 2024 dan bantuan langsung tunai (BLT) sebesar Rp 200.000 sampai Maret 2024.
"Ini menggantikan program El Nino yang tahun kemarin diberikan. Tahun kemarin sebesar Rp 200.000 per bulan, pada waktu itu selama 2 bulan atau Rp 400.000," kata Airlangga dalam Konferensi Pers di Kantornya, Senin (29/1/2024).
Airlangga bilang, untuk bantuan langsung tunai disalurkan pada Februari mendatang. Jumlah masyarakat yang mendapat BLT ini sebesar 18,8 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM).
Baca juga: Beras Bansos Berlogo Prabowo-Gibran, Kapten Timnas AMIN: Biar Masyarakat yang Menilai
"Itu akan di evaluasi 3 bulan lagi, dan 3 bulan pertama diberikan nanti sekitar bulan Februari besarnya Rp 200.000 per bulan," jelas dia.
Dikatakan Airlangga, perbedaan data antara penerima bantuan beras sebesar 22,2 juta KPM dan penerima BLT sebesar 18,8 juta KPM itu sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK).
"Itu biasanya masyarakat di bawah bertanya kenapa saya mendapat beras tapi tidak dapat BLT cash. Nah tentu dengan data yang berbeda itu bergantung kepada kemarin data yang dari PMK terkait dengan data tersebut," jelasnya.
Verifikasi data bansos hampir selesai
Direktur Utama Perum Bulog Bayu Krisnamurthi memastikan permasalahan verifikasi data penerima bantuan pangan beras akan segera rampung.
Diketahui, program bantuan beras awal tahun ini pelaksanaannya disebut masih terbatas karena tengah dilakukan proses verifikasi data penerima dengan Pemerintah Daerah.
Hal itu merupakan konsekuensi atas pemutakhiran data yang dilakukan di bawah koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK).
Bayu mengatakan, permasalahan ini telah dilaporkan kepada Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian dan dipastikan akan segera selesai.
"Jadi tadi sudah dilaporkan kepada Pak Mendagri, insyaallah minggu ini dan minggu depan verifikasi selesai," katanya dalam konferensi pers di kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta Pusat, Senin (29/1/2024).
Ia mengatakan, setelah permasalahan verifikasi selesai, Bulog akan menyalurkan bantuan pangan secara berurutan untuk Januari dan Februari.
"Kemudian, Bulog akan menyalurkan langsung baik bantuan pangan yang bulan Januari dan Februari secara berurutan, sehingga tidak terlalu lama semuanya akan sudah bisa disalurkan," ujar Bayu.