TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -  Co-Captain Timnas AMIN, Thomas Trikasih Lembong alias Tom Lembong menilai kebijakan bantuan sosial (bansos) besar-besaran yang dijalankan Pemerintah menjelang Pemilu 2024 menjadi penyebab utama melojaknya harga beras belakangan ini.

Beras Bulog yang seharusnya menjadi stok cadangan beras nasional dikuras habis-habisan  untuk Bansos. Akibatnya Bulog kehabisan cadangan beras.

"Kondisi pasar beras di Indonesia itu lagi kacau balau dan itu kalau saya menanggapi secara teknokratis, secara profesional. Hampir pasti ada kaitannya dengan kebijakan yang diambil di saat-saat di bulan-bulan pemilu terkait bansos," ungkap Tom Lembong dikutip Selasa (27/2/2024).

Dia menyebut indikasi kebijakan Bansos yang berdampak pada tingginya harga beras saat ini terlihat karena pemerintah telah menguras stok Bulog sampai 1,3 juta ton.

Dia menilai angka itu sangat signifikan sehingga membuat ketersediaan beras berkurang secara drastis.

"Kebijakan bansos yang ditempuh itu menguras stok bulog sampai 1,3 juta ton, itu angka yang sangat signifikan," jelas.

Menurutnya, langkah kebijakan bansos secara besar-besaran dan berdampak seperti saat ini menunjukkan bahwa kondisi pemerintahan saat ini tidak berjalan baik.

Jika kondisi beras yang merupakan kebutuhan pokok dianggap tidak stabil, Lembong yakin peristiwa lebih parah pada aspek lainnya.

"Kalau kondisi kebutuhan pokok yang mendasar seperti beras saja kacau ini, kita bayangkan aspek-aspek kebutuhan masyarakat yang lainnya yang diurus oleh kementerian-kementerian lain," tutup dia.

Pemerintah sibuk urusi politik

Co-Captain Timnas capres-cawapres Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (AMIN), Thomas Lembong atau Tom Lembong menilai harga beras yang naik karena pemerintahan Jokowi sibuk berpolitik.

Menurut Tom, idealnya permasalahan pangan tidak dicampuradukkan dengan permasalahan politik.

Baca juga: Bapanas Bilang Harga Gabah Sudah Mulai Turun, Sinyal Akhir dari Fluktuasi Harga Beras?

Sebab, dia melihat permasalahan pangan kini akibat para pejabat terlalu mengurus politik pada Pemilu 2024.

"Jadi, makanya sebetulnya yang paling ideal politik diserahkan kepada politisi dan birokrasi diserahkan kepada birokrasi jangan dicampuradukkan," ucap Tom.

Namun yang terjadi saat ini pemerintah sibuk urus politik sehingga keperluan masyarakat terbengkalai.

Baca juga: DPR: Mahalnya Harga Beras Akibat Kebijakan Bansos yang Ugal-ugalan