Laporan wartawan Tribunnews.com, Endrapta Pramudhiaz

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kementerian Koperasi dan UKM (KemenKopUKM) telah merealisasikan anggaran tahun 2023 sebesar 97,80 persen. Dari anggaran yang didapat sebanyak Rp 1,39 triliun, realisasi per 31 Desember 2023 sebesar Rp 1,36 triliun.

"Total anggaran sebesar Rp 1,39 triliun dengan realisasi anggaran per 31 Desember 2023 adalah sebesar 97,80 persen atau Rp 1,36 triliun, yang dialokasikan untuk perencenaan pelaksaanan program prioritas pada masing-masing satker," kata Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki dalam rapat kerja bersama Komisi VI DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (19/3/2024).

Teten kemudian menjabarkan sejumlah capaian KemenKopUKM pada 2023. Pertama, koperasi modern yang telah dikembangkan sebanyak 400 unit koperasi yang terdiri atas 220 koperasi pangan dan 180 koperasi non pangan.

Baca juga: Budiman Sudjatmiko: Program Makan Siang Gratis Prabowo-Gibran Bakal Gandeng Koperasi

Pada tahun 2024, Teten menargetkan ada 100 koperasi modern yang dikembangkan, sehingga secara akumulatif, target 2024 menjadi 500 koperasi modern yang dikembangkan.

"Kedua, perluasan akses pembiyaan melalui skema KUR. Pada 2023 sebesar Rp 260,26 triliun yang disalurkan kepada 4,64 juta debitur," ujar Teten.

Ketiga, KemenKopUKM telah membangun Rumah Produksi Bersama dalam rangka percepatan hilirisasi UMKM untuk meningkatkan kualitas produk UMKM dengan komoditas unggulan daerah, yang telah terbangun di 8 lokasi pada 2023.

Keempat, per 31 Desember 2023, tercatat 821.556 wirausaha diciptakan melalui 320 kegiatan dari 27 Kementerian/Lembaga.

Kelima, layanan fasilitas kemasan guna meningkatkan nilai tambah kualitas dan daya saing produk UMK yang saat ini sudah tersedia di 13 lokasi.

"[Pada] 2024 kami alokasikan kembali untuk pengembangan layanan fasilitas kemasan dengan lokasi yang sudah diterapkan sebanyak 10 lokasi. Sekarang sedang mengusulkan 10 lokasi lagi, serta rencana pengembangan fasilitas layanan kemasan menjadi 20 lokasi," kata Teten.

Keenam, pengentasan kemiskinan ekstrem yang sudah dilakukan di 48 lokasi prioritas pada 2023 melalui fasilitasi akses pembiayaan, perluasan akses pasar, serta pendampingan dan pelatihan bagi koperasi dan usaha mikro.

Ketujuh, KemenKopUKM telah melakukan pendataan lengkap jumlah UMKM di Indonesia. Hingga saat ini, sudah terkumpul data by name by adress sebanyak 13,4 juta data.

Selanjutnya, bersama Badan Pusat Statistik (BPS), KemenKopUKM akan melakukan integrasi data Regsosek dan survei ekonomi data pertanian untuk memproyeksikan jumlah data UMKM secara keseluruhan

"Delapan, penyaluran dana bergulir. Per 31 Desember 2023, sebanyak Rp 1,81 triliun telah disalurkan ke 190 mitra koperasi," ujar Teten.