News

Bisnis

Super Skor

Sport

Seleb

Lifestyle

Travel

Lifestyle

Tribunners

Video

Tribunners

Kilas Kementerian

Images

Tak Bisa Ditawar, Mendag Wajibkan Rumah Potong Bersertifikat Halal Mulai Oktober

Penulis: Endrapta Ibrahim Pramudhiaz
Editor: Sanusi
AA

Text Sizes

Medium

Large

Larger

Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan meninjau Rumah Potong Hewan Unggas (RPHU) Rawa Kepiting di Cakung, Jakarta Timur, Sabtu (4/5/2024).

Laporan wartawan Tribunnews.com, Endrapta Pramudhiaz

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan tegas soal kewajiban rumah potong memiliki sertifikat halal pada Oktober mendatang.

Zulhas, sapaan akrabnya, enggan melayani tawar menawar lagi terkait dengan kewajiban memiliki sertifikat halal ini.

"Oktober nanti sudah tidak ditawar-tawar lagi, semua harus pakai sertifikat halal," katanya ketika ditemui usai meninjau Rumah Potong Hewan Unggas (RPHU) Rawa Kepiting di Cakung, Jakarta Timur, Sabtu (4/5/2024).

Baca juga: Mulai Oktober, Mendag Zulkifli Hasan Minta Rumah Potong Hewan Bersertifikat Halal

Dengan memiliki sertifikat halal, cara memotong di Rumah Potong ini harus dijaga kebersihannya, kesehatan hewannya, serta ada dokter yang mendampingi.

Ia kemudian bercerita kalau zaman dahulu di kampungnya, ada ayam yang mati karena terlindas mobil, itu akan langsung dipotong.

Praktik seperti itu disebut Zulhas tidak memenuhi syarat-syarat dalam mencapai standar yang ada.

"Ya, kalau dulu kan di kampung saya kalau ayam kelindes mobil, langsung potong. Nah, ini enggak ada syarat-syaratnya untuk ayam potong itu memenuhi standar," ujarnya.

Jika bisa memiliki sertifikat halal, Zulhas menilai ini bisa menjamin kesehatan para konsumennya.

"Jadi, saya mengajak semua teman-teman yang usaha di bidang peternak ayam untuk melakukan pemotongan ayamnya secara sempurna, halal, sehat, bersih, agar konsumen bisa mendapat ayam yang higienis," pungkas pria yang juga Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) itu.

Baca juga: Distribusi Daging Kurban Idul Adha Bakal Disebar ke Wilayah Krisis Kemanusiaan

Untuk diketahui, sertifikat halal ini paling lambat dimiliki pada 17 Oktober 2024.

Aturan sertifikat halal ini tercantum dalam Undang-undang No. 33 tahun 2014 beserta turunannya.

Setidaknya ada tiga kelompok produk yang wajib bersertifikat halal.

• Produk makanan dan minuman

Halaman
12
Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda

Berita Populer

Berita Terkini