Laporan Wartawan Tribunnews, Choirul Arifin

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pemerintah menyiapkan roadmap baru untuk transformasi penyelenggaraan pemerintahan dan bikrokrasi berbasis teknologi digital.

Transformasi ini bertujuan untuk merampingkan dan mengefisienkan proses birokrasi yang selama ini berbelit-belit.

Indonesia ingin meniru keberhasilan transformasi digital di pemerintahan yang selama ini sukses dijalankan banyak negara seperti Inggris, Australia, Jepang, Korea Selatan hingga India.

Untuk mengawal proses ini, Pemerintah sudah menunjuk Perum Peruri sebagai GovTech Indonesia berkolaborasi dengan sejumlah BUMN.

Baca juga: Jokowi Bertemu Elon Musk di Bali, Bahas Akselerasi Transformasi Digital Hingga Investasi

"Banyak sekali kegiatan bikrokrasi yang banyak sekali tapi tak berdampak ke masyarakat. Bapak Presiden meminta mengatasi ini, satu satunya cara adalah dengan digitalisasi," ungkap Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (Menpan RB) Abdullah Azwar Anas di acara peluncuran logo baru dalam rangka rebranding Perum Peruri di Jakarta, Rabu malam, 22 Mei 2024.

Abdullah Azwar Anas menambahkan, Indonesia ingin meniru negara nwgara lain memiliki government index yang tinggi seperti Inggris, Korea Selatan, Australia, Jepang, India.

India berhasil melakukan transformasi bikrokrasi dengan memanfaatkan teknologi digital dari target 47 tahun menjadi hanya 7 tahun saja.

"Dengan digitalisasi kita bisa mengurangi 30 persen ASN dan mereka menjadi lebih produktif," ungkapnya.
Dengan transformasi birokrasi berbasis digital, penerimaan 600 ribu ASN baru prosesnya akan lebih transparan dan akuntable. "Tidak ada lagi titipan orang dalam," kata dia.

"Satu kesimpulan dari digitalisasi yang telah banyak dilakukan di banyak negara seperti Inggri, AS, Australia dan Jepang bahwa digitalisasi bukan soal teknologi tapi pada komitmen politik Pemerintah. Ujungnya, setiap negara memiliki govtech," imbuhnya.

Dari hasil rapat terbatas, Presiden memutuskan akan membentuk govtech di Indonesia yang akan diluncurkan dalam waktu dekat dan akan diberi nama INA Digital.

"Dari hasil diskusi dengan Menteri Keuangan Bu Sri Mulyani dan Pak Tiko sebagai Wamen BUMN akhirnya kami mempercayakan tugas ini kepada Peruri," sebutnya.

Dia menambahkan, telah diputuskan ada 9 layanan prioritas yang akan dijalankan Pemerintah di Govtech INA Digital ini.

Antara lain, di Kemendagri akan dijalankan program identitas kependudukan digital, di Kementerian Keuangan akan dijalankan program pembayaran digital, di Kementerian Kominfo akan dijalankan program Portal Nasional.