Laporan Wartawan Tribunnews.com, Reynas Abdila

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Managing Director Political Economy & Policy Studies (PEPS) Anthony Budiawan mengatakan, sejak awal sudah dapat diperkirakan tidak banyak investor tertarik berinvestasi di Ibu Kota Nusantara (IKN) d Kalimantan Timur.

Investor domestik saja hanya segelintir apalagi investor asing. “Dari awal, sejak pembentukan UU, proyek pemindahan ibukota ini penuh rekayasa,” kata Anthony kepada Tribunnews, Minggu (16/6/2024).

Dia meragukan pernyataan Pemerintah yang menyebut sudah banyak investor asing tertarik investasi di IKN.

Sejumlah investor asing itu antara lain Softbank, investor dari Saudi Arabia, Qatar, Dubai. Pemerintah  pernah mengatakan Softbank akan berinvestasi 40 miliar dolar AS di IKN.

Untuk meyakinkan publik, Pemerintah menempatkan beberapa beberapa diantara mereka sebagai dewan pengarah pembangunan IKN.

Mereka adalah Mohamed Bin Zayed, Masayoshi Son (Softbank) dan (Tony Blair mantan Perdana Menteri Inggris).

“Tidak ada satupun pernyataan dari investor asing yang pernah disebut tersebut secara eksplisit menyatakan tertarik investasi di proyek IKN,” ucap Anthony.

“Secara logika memang tidak masuk akal, karena investasi di IKN pasti akan rugi. Siapa yang mau bangun hotel atau rumah sakit di sana? Siapa yang mau bangun mall, atau supermarket, atau bioskop?” tanya dia.

Anthony memandang infrastruktur di IKN saat ini juga masih amburadul.  Di beberapa area sempat dilanda banjir cukup dalam, lebih dari satu meter.

“Jadi, sejak awal sudah dapat diperkirakan, tidak akan ada pihak yang waras yang mau investasi di IKN. Sekarang terbukti sudah merugikan APBN dan keuangan negara,” pungkasnya.

Sebelumnya, Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia mengakui investor asing hingga kini belum masuk ke IKN dalam rapat kerja dengan Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta pada Selasa (11/6/2024).

Baca juga: Investor Asing Belum Kunjung Masuk, IKN Panen Kritik, Dradjad Wibowo Membela: Wait and See Itu Wajar

Kepada DPR, Bahlil belum bisa menyampaikan perusahaan mana saja yang sudah menandatangani nota kesepahaman dengan IKN sebab rapat tersebut lebih membahas ke anggaran Kementerian Investasi pada 2025.

“Agar lebih detail penjelasannya mungkin kami laporkan secara tertulis perusahaan-perusahaan yang sudah membangun MoU (Memorandum of Understanding), membangun kesepakatan dan kapan agar saya tidak salah ngomong,” kata Bahlil.