Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Reynas Abdila
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pemerintah menetapkan postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 akan digunakan mendukung program makan bergizi gratis senilai Rp71 triliun.
Hal itu disampaikan dalam konferensi pers kondisi fundamental ekonomi dan rancangan APBN 2025 di Gedung Direktorat Jenderal Pajak Kemenkeu, Jakarta, Senin (24/6/2024).
Anggota Bidang Keuangan Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Pemerintahan Prabowo-Gibran Thomas Djiwandono memastikan kebijakan pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dilanjutkan oleh Presiden Terpilih Prabowo Subianto.
Baca juga: Dasco Gerindra Tegaskan Belum Ada Perubahan Nama Program Makan Siang Gratis jadi Sarapan Gratis
Thomas Djiwandono hadir didampingi adik kandungnya Budisatrio Djiwandono mewakili pemerintahan periode 2024-2029.
"Saya harus garis bawahi bahwa tidak ada gap antara presiden Jokowi dan presiden terpilih Prabowo," kata Tommy, sapaan Thomas saat konferensi pers di Kantor Pusat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, Jakarta, Senin (24/6/2024).
Dia menekankan bahwab pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) soal makan bergizi gratis telah disepakati bersama.
"Dari angka Rp 71 triliun yang disampaikan adalah kesepakatan antara pemerintah sekarang dan yang akan datang tentunya kita harus menunggu proses siklus APBN di DPR nanti itu juga penting digaris bawahi," jelas Thomas.
Tim Prabowo meyakini angka Rp71 triliun itu cukup baik untuk menjalankan program makan bergizi gratis demi mewujudkan sumber daya manusia yang semakin kompeten.
Tommy menegaskan postur fiskal yang baik menjadi prinsip utama.
“Kami juga menekankan bahwa Presiden Terpilih komit terhadap target defisit yang disepakati pemerintahan sekarang dan DPR,” ujar dia.
Baca juga: Elite Gerindra Bawa Kabar Gembira Usai Temui Sri Mulyani, Bahas Anggaran Program Makan Siang Gratis?
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memastikan, anggaran sebesar itu telah masuk ke dalam rentang postur rancangan APBN atau RAPBN 2025 yang kini telah disepakati bersama dengan DPR.
Detailnya yaitu 2,29 persen sampai dengan 2,82 persen dari produk domestik bruto (PDB).
"Postur APBN sudah kita masukkan dan sudah disepakati oleh Pak Presiden Terpilih yaitu di mulai bertahap dengan anggaran awal Rp 71 triliun," tegas Sri Mulyani di Kantor Pusat Ditjen Pajak Kementerian Keuangan, Jakarta, Senin (24/6/2024).