Laporan wartawan Tribunnews.com, Endrapta Pramudhiaz

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Presiden Terpilih RI 2024-2029 Prabowo Subianto disarankan menunjuk Kementerian Sosial (Kemensos) dan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) sebagai pelaksana program makan bergizi gratis.

Menurut Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Esther Sri Astuti, pemerintahan Prabowo-Gibran tak perlu membuat badan baru untuk mengelola program tersebut.

Sebab, saat ini efisiensi anggaran disebut harus menjadi prioritas.

Baca juga: Makan Bergizi Gratis Sedot APBN Rp 71 T, Pengamat Ekonomi: Anggaran Kompromi

"Menurut saya kabinet ini (di pemerintah Prabowo-Gibran) jangan gemoy lah. Jadi kita tahu bahwa fiscal policy dan monetary policy sekarang sedang mengetat. Jadi ikat pinggang kita ketat gitu," kata Esther ketika ditemui di Hotel Le Meridien, Jakarta, Selasa (25/6/2024).

"Artinya efisiensi anggaran itu harus menjadi prioritas. Kalau adanya badan baru yang mengelola makan (bergizi) gratis, artinya itu kan menambah anggaran rutin lebih besar ya untuk belajar pegawai, pemeliharaan gedung, dan macam-macam gitu," katanya.

Ia menyarankan Kemensos dan Kemenkes menjadi pelaksana makan bergizi gratis karena program ini menyerupai bantuan sosial.

Kemensos disebut dapat berkolaborasi dengan Kementerian Kesehatan karena di sini ada kaitannya dengan gizi.

"Sudah saatnya ya, integrasi policy, koordinasi policy itu harus diketatkan, mengingat kondisi ekonomi yang kedepan ini masih relatif sulit buat Indonesia," ujar Esther.

RP 71 T

Sebagaimana diketahui, program makan bergizi gratis yang menjadi andalan Presiden Terpilih Prabowo Subianto akan memakai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025.

Nilainya yang disepakati pemerintahan Kabinet Indonesia Maju dengan pemerintahan selanjutnya yakni sebesar Rp 71 triliun.

Baca juga: Soal Pengelolaan Anggaran Program Makan Bergizi Gratis, Sri Mulyani Serahkan ke Tim Prabowo

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memastikan, anggaran sebesar itu telah masuk ke dalam rentang postur rancangan APBN atau RAPBN 2025.

"Postur APBN sudah kita masukkan dan sudah disepakati oleh Pak Presiden Terpilih yaitu dimulai bertahap dengan anggaran awal Rp 71 triliun," tegas Sri Mulyani di Kantor Pusat Ditjen Pajak Kementerian Keuangan, Jakarta, Senin (24/6/2024).

Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu menyampaikan penggunaan anggaran yang dirancang untuk program makan bergizi gratis atau MBG itu akan disusun secara detail oleh Tim Prabowo-Gibran.

Menurutnya, range defisit maupun rasio utangnya juga akan tetap terjamin sesuai batas aman dalam Undang-Undang Keuangan Negara.

"APBN kita dikelola secara hati-hati dan dijaga sustainability-nya dan kesehatannya sebab ini instrumen penting bagi pemerintah sekarang atau akan datang dan komunikasi kami tetap baik untuk memiliki komitmen terhadap pengelolaan fiskal yang prudent," ucap Sri Mulyani.