Laporan wartawan Tribunnews.com, Endrapta Pramudhiaz

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -  Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur dinilai hanya memberi efek positif kecil pada pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Menurut Direktur Pengembangan Big Data Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Eko Listiyanto, IKN hanya akan mendorong pertumbuhan ekonomi di sekitar Kalimantan. Tidak lebih.

"Dari hasil kajian INDEF, IKN itu hanya akan mendorong pertumbuhan (ekonomi) sedikit saja. Itupun di daerah-daerah sekitar Kalimantan sana," katanya dalam acara diskusi bertajuk "Warisan Utang Untuk Pemerintah Mendatang" di Cikini, Jakarta Pusat, Kamis (4/7/2024).

Maka dari itu, jika harus memilih program mana yang sebaiknya diprioritaskan Presiden Terpilih RI 2024-2029 Prabowo Subianto di masa jabatannya, Eko memandang makan bergizi gratis lebih baik dibanding pembangunan IKN.

Pembangunan IKN tetap akan berlanjut, tetapi ia menilai itu akan dilakukan ala kadarnya saja.

"Kalau disuruh memilih, (kelanjutan pembangunan) IKN mungkin moderat atau ala kadar saja, tetapi makan bergizi gratis sangat ditunggu-tunggu oleh para masyarakat, terutama kelas bawah," ujar Eko.

Ia menilai program makan bergizi gratis masih bisa memberi pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dibanding keberadaan IKN.

Meski demikian, ia memberi catatan yang harus diperhatikan pemerintahan Prabowo-Gibran terkait dengan keberlangsungan program makan bergizi gratis ini.

Beberapa hal yang menurut dia harus jadi perhatian di antaranya adalah program ini perlu melibatkan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Baca juga: Dana Cekak, Pembangunan IKN Era Prabowo Diyakini Bakal Nanggung: Hidup Segan Mati Tak Mau

Kemudian, kelembagaan dari program ini harus didesain secara bagus sebab program ini disebut berpotensi menjadi stimulan untuk demand di perekonomian domestik.

"Supaya tidak mengulangi kesalahan dari bagaimana pembangunan-pembangunan yang sifatnya hanya sekadar mengejar target, desain kelembagaan harus bagus."

"Pastikan bahwa nanti yang mengeksekusikan kebijakan ini adalah para pelaku ekonomi lokal," tutur Eko.

Eko juga menekankan bahwa program ini jangan sampai melibatkan importasi di dalamnya.

Baca juga: Taksi Terbang Belum Siap Diujicoba di IKN, Kemenhub: Perlu Kajian