Laporan Wartawan tribunnews.com, Nitis Hawaroh

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati memprediksi, Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) pada akhir 2024 akan ditutup defisit sebesar 2,70 persen atau Rp 609,7 triliun dari Produk Domestik Bruto (PDB).

Sri Mulyani bilang, defisit ini lebih tinggi dibandingkan target dalam APBN 2024 yaitu sebesar 2,29 persen dari PDB.

"Kami memproyeksikan APBN 2024 akan ditutup dengan defisit dari keseimbangan primer mencapai Rp 110,8 triliun dan defisit total mencapai Rp 69,7 triliun ini artinya terjadi kenaikan defisit dari 2,29 persen ke 2,7 persen dari GDP," kata Sri Mulyani dalam Rapat Kerja (Raker) bersama Badan Anggaran (Banggar) DPR RI dan Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo, Senin (8/7/2024).

Baca juga: Menkeu Sri Mulyani: APBN Semester I 2024 Defisit Rp 77,3 Triliun

Bendahara negara itu menyampaikan, defisit APBN 2024 yang lebih tinggi dari target ini didorong oleh postur belanja negara yang diperkirakan akan mengalami kenaikan.

Dia memprediksi, realisasi belanja negara tahun ini akan mencapai Rp 3.412,2 triliun atau tumbuh 9,3 persen dari tahun lalu. Sedangkan belanja pemerintah pusat dalam mencapai Rp 2.558,2 triliun atau 3,7persen di atas pagu atau 103,7 persen dan tumbuh 14,2 persen dari tahun sebelumnya.

Selain itu, Sri Mulyani mengatakan realisasi belanja KL diperkirakan akan tumbuh 4 persen mencapai Rp 1.198,8 atau naik Rp 108 triliun dari pagu tahun 2023.

"Ada kenaikan sangat signifikan dari belanja KL, pagu anggaran adalah Rp 1.090,8 triliun realisasinya diperkirakan mencapai Rp 1.198 triliun. Ini karena belanja KL akan mengalami kenaikan terutama realisasi dari pinjaman luar negeri, hibah Pilkada dan juga realisasi pinjaman dalam negeri," ungkap Sri Mulyani.

Sementara itu, realisasi pendapatan negara diperkirakan akan mencapai Rp 2802,5 triliun atau tumbuh tipis 0,7 persen. Sri Mulyani bilang, penerimaan pajak akan tercapai Rp 1.921,9 triliun atau sedikit di bawah target yaitu 96,6 persen.

Realisasi penerimaan kepabeanan dan cukai mencapai Rp 296,5 triliun atau 92,4 persen dari target tumbuh 3,5 persen. Adapun Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) akan tercapai Rp 549,1 triliun atau di atas target 111,6 persen dari target APBN.

"Atau dalam hal ini tetap tumbuh negatif 10,4 persen karena tahun lalu memang PNBP sangat-sangat sangat tinggi," tegasnya.

Terakhir, Sri Mulyani menegaskan bahwa penerimaan hibah akan mengalami lonjakan disebabkan penyelenggaraan Pilkada. Nantinya, akan ada penerimaan hibah Rp 34,9 triliun.

"Yaitu untuk penyelenggaraan Pilkada dalam hal KPU akan mendapatkan hibah dari daerah. Sehingga memang tercatatnya seperti penerimaan hibah yang cukup signifikan," papar dia.