Laporan Wartawan Tribunnews.com, Nitis Hawaroh

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menko Perekonomian) Airlangga Hartarto menyatakan, tidak ada pembatasan soal pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi pada 17 Agustus 2024 mendatang.

Meski begitu Airlangga menyebut pihaknya tengah menyiapkan skenario yang nantinya akan disampaikan ke Presiden RI Joko Widodo. Sayangnya, Airlangga enggan menjelaskan skenario itu seperti apa.

"Ya tentu kita sedang mempersiapkan skenario dan nanti skenarionya di laporkan dulu ke Pak Presiden," kata Airlangga kepada wartawan di Gedung Ali Wardhana, Selasa (16/7/2024).

"Skenario terkait dengan program. Tidak ada pembatasan," imbuhnya menegaskan.

Baca juga: Batasi Pembelian BBM Subsidi, Komisi VII DPR Minta Pemerintah Segera Rampungkan Revisi Perpres 191

Ketika ditanya mengenai rencana produk BBM rendah sulfur, Airlangga seakan memberikan sinyal positif. Sebab, standar Euro4 itu kadar sulfur yang digunakan untuk BBM itu harus rendah.

"Ya kalau Euro 4 itu harus rendah sulfur dan tanggalnya bukan tanggal 17 (Agustus)," jelas dia.

Di sisi lain, Airlangga menyebut pemerintah akan melakukan sosialisasi menyoal skenario tersebut kepada masyarakat mulai 1 September 2024 nanti.

Hal ini dilakukan sebagai upaya pemerintah dalam menyalurkan BBM agar tepat sasaran.

"Ya jadi saya minta untuk sosialisasi dulu," tegas Airlangga.

"Sosialisasi agar tepat sasaran," sambungnya.

Adapun sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono dan Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif serta Menkop UMKM Teten Masduki menyambangi kantor Kemenko Perekonomian pada Selasa (16/7) sore. Kunjungan tersebut untuk membahas mengenai persoalan pembelian BBM subsidi.