News

Bisnis

Super Skor

Sport

Seleb

Lifestyle

Travel

Lifestyle

Tribunners

Video

Tribunners

Kilas Kementerian

Images

HIPPI: Keterbatasan Infrastruktur Jadi Tantangan Pengembangan Transaksi Digital

Penulis: Dennis Destryawan
Editor: Hendra Gunawan
AA

Text Sizes

Medium

Large

Larger

Ilustrasi transaksi digital

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Dennis Destryawan

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -- Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (HIPPI) melihat keterbatasan infrastruktur hingga ke pelosok daerah jadi tantangan pengembangan transaksi digital di Indonesia.

Ketua Umum HIPPI Erik Hidayat menekankan, sekira 60 persen anggotanya sudah beralih menggunakan transaksi digital. Sedangkan, 40 persen di antaranya telah menggunakan QRIS sebagai metode pembayaran utama.

Menurut Erik, terdapat 40 persen yang belum sepenuhnya beralih karena berbagai kendala. Di antaranya, karena keterbatasan infrastruktur dan literasi digital.

Baca juga: Indibiz Perkuat Solusi Digital untuk Pebisnis Kecil dan Menengah

"Ini didominasi UMKM terutama di daerah," ujar Erik saat dikonfirmasi wartawan Rabu (24/7/2024).

Erik melihat langkah digitalisasi transaksi itu baik dan sangat memudahkan. Karena efisien dan justru bisa memudahkan para pelaku usaha maupun pembeli. Namun, tantangannya ada pada infrastruktur teknologi, ketersediaan dan kualitas jaringan internet yang belum merata di seluruh Indonesia.

"Kemudian literasi digital, masih rendahnya pemahaman dan kemampuan masyarakat dalam menggunakan teknologi digital. Lalu, kekhawatiran akan keamanan data pribadi dan transaksi digital," tambah Erik.

Di sisi lain, menurut Erik, transaksi digital memiliki dampak positif di antaranya transaksi menjadi lebih mudah dan cepat. Lalu, pencatatan transaksi lebih transparan dan terstruktur, serta mengurangi biaya operasional seperti biaya kertas dan transportasi.

"Selain itu, juga memudahkan akses ke layanan keuangan bagi masyarakat yang sebelumnya tidak terjangkau," kata Erik.

Hanya saja, transaksi digital juga memiliki sisi negatif, di mana bisa membuat ketergantungan sehingga akan menimbulkan masalah jika terjadi gangguan teknis. Dampak negatif lainnya, yakni risiko kebocoran data dan penipuan digital.

"Ditambah masyarakat yang belum melek digital atau tidak memiliki akses ke teknologi bisa tertinggal," terang Erik.

Untuk mengatasi persoalan itu, pemerintah diharapkan dapat memperluas dan meningkatkan kualitas infrastruktur internet di seluruh Indonesia dan meningkatkan literasi digital melalui edukasi dan pelatihan yang luas bagi masyarakat dan pelaku usaha.

HIPPI juga memberikan catatan untuk perbaikan penggunaan QRIS yakni memperluas lebih banyak sektor dan wilayah. Mempermudah proses pendaftaran dan penggunaan QRIS bagi pelaku usaha, serta dibarengi dengan melakukan kampanye edukasi secara berkelanjutan untuk meningkatkan pemahaman dan kepercayaan masyarakat terhadap QRIS.

Indra, praktisi dan juga direktur utama PT Trans Digital Cemerlang (TDC), perusahaan merchant aggregator, mengakui pangsa pasar transaksi digital terutama pengunaan QRIS pada UMKM dan pedagang kecil sangat besar.

Halaman
12
Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda

Berita Populer

Berita Terkini