Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ismoyo

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Institute Essential for Services Reform (IESR) memberikan sejumlah catatan, pasca Presiden Joko Widodo melantik Bahlil Lahadalia sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

Diketahui, Bahlil akan mengisi sisa 2 bulan masa jabatan menteri ESDM menggantikan Arifin Tasrif.

Direktur Eksekutif IESR, Fabby Tumiwa mengatakan, di bawah kepemimpinan Menteri ESDM Arifin Tasrif, sejumlah langkah strategis telah diambil untuk mendorong pengembangan energi terbarukan dan meletakkan fondasi bagi transisi energi di Indonesia.

Salah satunya adalah Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 112 Tahun 2022 tentang Percepatan Pengembangan Energi Terbarukan untuk Penyediaan Tenaga Listrik. Perpres ini juga mengatur strategi percepatan pengakhiran masa operasional Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU).

“Selama menjabat sebagai Menteri ESDM Arifin Tasrif berusaha mendorong transisi energi dengan menetapkan target net-zero emission di 2060 atau lebih awal," ungkap Fabby, Senin (19/8/2024).

"Juga mendorong percepatan energi terbarukan melalui pengaturan mengenai PLTS atap dan Proyek Strategis Nasional (PSN) PLTS atap 3,6 GW di 2025, implementasi kendaraan listrik, pengakhiran operasi PLTU dan meletakan fondasi bagi implementasi Just Energy Transition Partnership," sambungnya.

Fabby melanjutkan, walaupun energi terbarukan tidak bertumbuh sesuai dengan ekspektasi, keputusan Arifin Tasrif untuk mengakhiri pembangunan PLTU baru oleh PLN, memberikan landasan yang kuat untuk peningkatan penetrasi energi terbarukan, seiring dengan mulai meningkatnya permintaan listrik kembali ke periode sebelum pandemi.

Baca juga: Pensiun Dini PLTU Tak Mudah, Sri Mulyani: Berimbas ke Keuangan PLN

Ia berharap komitmen transisi energi menuju net-zero emission (NZE) 2060 atau lebih awal dapat dilanjutkan dan upaya untuk mencapai target energi terbarukan 23 persen di 2025 diperkuat di masa kepemimpinan Bahlil Lahadalia sebagai Menteri ESDM yang baru.

IESR menilai beberapa tugas krusial yang perlu Bahlil Lahadalia tuntaskan, termasuk implementasi peta jalan pengakhiran operasi PLTU yang diamanatkan dalam Perpres No. 112/2022.

Baca juga: Indonesia dan ADB Setuju Percepat Pensiun Dini PLTU

Peta jalan ini seharusnya telah disusun oleh Kementerian ESDM dengan persetujuan Kementerian Keuangan dan Kementerian BUMN.

Tujuannya untuk memberikan kepastian hukum bagi PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) dalam melaksanakan program pensiun dini PLTU, termasuk Pensiun Dini PLTU Cirebon 1 pada Desember 2035 dengan skema Energy Transition Mechanism (ETM).

“Kajian IESR menunjukkan bahwa seluruh PLTU harus dihentikan secara bertahap sebelum 2045, dan 80 persen di antaranya harus dihentikan sebelum 2040 untuk selaras dengan tujuan pembatasan pemanasan global sebesar 1,5 derajat Celcius sesuai Persetujuan Paris" ucap Fabby.

"Langkah ini akan mempercepat penetrasi energi terbarukan yang harus mencapai 40 persen dalam bauran energi primer di tahun 2030," pungkasnya.