TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Selain berdampak pada kesehatan, polusi udara juga telah menjadi ancaman serius terhadap kualitas hidup dan ekonomi di Indonesia.

Studi oleh Institut Teknologi Bandung (ITB), IIASA, dan Kementerian Kesehatan RI menyatakan, jika tidak ada tindakan lebih lanjut untuk mengatasi polusi udara, biaya kesehatan yang ditimbulkan bisa mencapai sekitar 1,6 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia, atau sekitar USD 27 miliar per tahun pada tahun 2030.

Baca juga: Atasi Masalah Polusi Udara, Pemerintah Dorong Kebijakan Berbasis-Bukti

Pada diskusi bertajuk "Aksi Kolektif untuk Mengatasi Polusi Udara" yang diselenggarakan oleh Systemiq dan Bicara Udara di ajang Indonesia International Sustainability Forum (ISF) 2024 didapatkan 3 rekomendasi utama yang diharapkan dapat menjadi panduan bagi pemerintahan baru dalam mempercepat penanganan polusi udara di Indonesia.

Pertama, Kebijakan Berbasis Data dan Sains

Data yang akurat, komprehensif, dan terintegrasi sangat penting untuk mengidentifikasi sumber polusi serta merumuskan kebijakan dan langkah-langkah mitigasi yang paling efektif dalam pengendalian udara bersih.
Selain itu, sains berperan sebagai alat utama dalam menyusun kebijakan yang tepat.

Baca juga: Cagub-Cawagub Jakarta Didorong Adu Ide dan Gagasan Mengatasi Masalah Polusi Udara

Untuk memastikan kualitas udara di Indonesia yang sejalan dengan rekomendasi kesehatan global, diperlukan basis data yang akurat dengan tolok ukur berdasarkan standar nasional dan internasional, serta pedoman kesehatan yang mencakup kuantifikasi dampak polusi.

Kedua, Aksi Kolektif untuk Masa Depan Indonesia

Kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil menjadi kunci dalam mempercepat implementasi solusi untuk mengurangi polusi udara.

Masalah ini harus ditangani secara bersama-sama melalui pembentukan koalisi yang kuat di antara semua pemangku kepentingan untuk mempercepat tindakan mitigasi dan mencapai hasil yang berkelanjutan.

Ketiga, Mobilisasi Pendanaan untuk Pengendalian Polusi Udara

Pendanaan dari sektor publik, swasta, serta bank pembangunan multilateral memainkan peran yang sangat krusial dalam mendukung investasi yang dibutuhkan untuk meningkatkan kualitas udara di kawasan Asia Pasifik.

“Kolaborasi yang kuat dapat mendorong perubahan nyata dalam kualitas udara di Indonesia sambil tetap menjaga pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan," ujar Masyita Crystallin Partner Systemiq and Head of APAC Sustainable Finance.

Systemiq bersama Kemenkomarves dan ClimateWorks Foundation, akhir tahun ini akan merilis white paper berjudul 'Better Air, Better Indonesia: The Economic And Political Case For Urgent And Coordinated Action For Indonesia’s Clean Air'.

"White paper ini diharapkan dapat menjadi panduan oleh pemerintahan yang baru dalam menetapkan kebijakan pengendalian polusi udara," ungkap Masyita.

Bicara Udara memperkuat pandangan ini dengan menekankan pentingnya integrasi data dan inventarisasi sumber emisi. Saat ini, inventarisasi sumber emisi baru dilakukan di Jakarta.

Padahal polusi udara bersifat lintas batas dan mempengaruhi kawasan aglomerasi Jakarta yang meliputi Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, dan Cianjur (Jabodetabekpunjur). Kondisi ini mendorong perlunya proyek percontohan untuk inventarisasi sumber emisi di kawasan tersebut.