Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribunnews.com Rahmat W Nugraha
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Koordinator Umum Aksi Hari Tani Nasional sekaligus Sekjen Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), Dewi Kartika mengatakan Presiden Joko Widodo anti petani kecil.
Sehingga kata Dewi pemerintah gagal menyejahterakan petani dan gagal mewujudkan kedaulatan pangan.
Adapun hal itu disampaikan Dewi pada aksi demontrasi peringatan Hari Tani Nasional di depan gedung DPR Jakarta Pusat, Selasa (24/9/2024).
Baca juga: Ikut Demo Sambil Pikul Mangga & Petai, Para Petani Tuntut Pemerintah Tuntaskan Reforma Agraria
"Pemerintah secara sistematis mendorong pembangunan pertanian pangan yang lebih bertumpu pada korporasi pangan sebagai penyedia pangan melalui food estate. Petani semakin gurem dan miskin, posisi mereka yakni petani dan nelayan sebagai produsen pangan terus dilemahkan," kata Dewi kepada awak media di lokasi.
Kebijakan pangan pemerintahan Jokowi, dikatakannya juga telah menghilangkan kedaulatan perempuan terhadap sistem produksi lokal.
"Triliunan uang rakyat dan investasi dalam program-program ketahanan pangan dan pembangunan kawasan pangan, bukan digunakan untuk melindungi dan memperbaiki sistem produksi pertanian dan sektor perikanan rakyat, bukan untuk memperkuat agenda Reforma Agraria demi perwujudan kedaulatan pangan. Justru program-program itu digelontorkan untuk perusahaan pangan raksasa," terangnya.
Tak hanya itu, ia juga menilai Pemerintahan Joko Widodo membiarkan praktik korupsi dan monopoli pangan oleh mafia pangan, akibat kebutuhan pangan nasional masih menggantungkan diri pada hasil impor.
"Kebijakan importasi pangan dilakukan sebagai alasan pemenuhan pangan nasional, padahal kebijakan kuota impor pangan adalah permainan bisnis tersendiri yang penuh kolusi dan korupsi di kalangan importir, pengusaha, jaringan mafia pangan dan pemerintah," lanjutnya.
Baca juga: Serikat Petani Demo di Depan Gedung DPR, Nyatakan Indonesia Darurat Agraria
Kebijakan Presiden selama ini, kata Dewi sudah membanjiri pasar tradisional dengan produk luar negeri seperti beras sebanyak 7,26 juta ton, sayuran 5,56 juta ton, buah-buahan 4,24 juta ton, gula 35,70 juta ton bahkan garam yang mencapai 16.18 juta ton (BPN dan Kemendag, 2023).
"Liberalisasi impor pangan yang dikontrol mafia pangan ini telah melemahkan kedaulatan dan kemandirian pangan. Jika terjadi krisis pangan global atau gangguan rantai pasok pangan internasional maka Indonesia berada di posisi sangat rentan untuk mengalami krisis pangan," jelasnya.
Keterangan foto: Koordinator Umum Aksi Hari Tani Nasional Dewi Kartika di depan gedung DPR.