Laporan Wartawan Tribunnews.com Eko Sutriyanto 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Untuk bisa menjalankan kebijakan Zero Over Dimension Overload (ODOL), perlu ada pembenahan terhadap sumber daya manusia (SDM) dan perangkat peralatannya di jembatan timbang. 

Jika itu belum  dilakukan maka akan sulit bagi Kementerian Perhubungan (Kemenhub) untuk menerapkan kebijakan tersebut. 

Praktisi transportasi dan logistik, Bambang Haryo Soekartono, mengatakan jumlah SDM di jembatan timbang itu sangat kurang dan peralatannya juga banyak yang sudah rusak.

Baca juga: GAPKI Minta Zero ODOL Diberlakukan Bertahap, Pemerintah Perlu Naikkan Kelas Jalan

Selain itu, dari total 141 jembatan timbang di seluruh Indonesia, sampai dengan sekarang ini hanya 25 jembatan timbang yang dibuka. Dan itupun tidak beroperasi 24 jam, tapi hanya 8 jam saja.

“Ini kan sama saja dengan bohong jika mau secara serius menerapkan Zero ODOL,” ujar Bambang dalam keteranganya, Kamis (26/9/2024).

Jadi, jembatan timbang itu harus dibenahi terlebih dahulu, terutama sumber daya manusia dan perangkat peralatannya.

“Kalau belum, ya memang  sulit kalau mau menerapkan Zero ODOL ini,” tandasnya. 

Selain jembatan timbang, menurut Haryo, yang perlu dibenahi lainnya adalah daya dukung jalan.

Dia mengungkapkan daya dukung jalan atau muatan sumbu terberat (MST) kelas 1 di Indonesia hanya 10 ton sementara negara lain seperti China sudah mencapai 100 ton, Jepang dan Eropa 75 ton.

“Artinya, jalan-jalan yang ada sekarang harus dibongkar semua. Konstruksinya harus kuat,” tukasnya.

Bambang menyarankan Kemenhub harus membuat blueprint yang akan menjadi panduan untuk menerapkan zero ODOL ini.

Baca juga: Pengusaha Truk Usul Usul MST Jalan Dinaikkan Sebelum Terapkan Zero ODOL

“Kita kan punya lembaga BRIN yang bisa dilibatkan untuk melakukan perencanaan seperti itu. Kan semua litbang ngumpul di BRIN,” tutur anggota Dewan Pakar Gerindra.

Menurutnya, penerapan Zero ODOL ini juga perlu dibicarakan dengan semua stakeholder terkait untuk mencari solusi bersama agar tidak ada pihak-pihak yang dirugikan saat kebiajakan ini diterapkan.

“Semua stakeholder perlu duduk bersama untuk mencari solusi yang bisa diterima semua pihak,” katanya.