Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA-Pembangunan bendungan yang dilakukan selama 10 tahun pemerintahan Jokowi, memberikan dampak bagi warga sekitar.
Salah satunya bendungan Pammukulu di Kabupaten Takalar Provinsi Sulawesi Selatan, pada 5 Juli 2024 lalu diresmikan oleh Presiden Jokowi. Bendungan ini menelan biaya 1,6 triliun.
Setidaknya warga Desa Kale Ko'mara mendapatkan manfaat jalan menjadi mulus pasca dibangunnya bendungan ini. Sebelum dibangunnya bendungan, jalan di Desa Kale Ko'mara rusak parah. Selain rusak, jalan disana juga berbahaya. Medan jalan yang menurun dan menanjak, serta pada beberapa titik berbelok tajam.
Baca juga: Menhub: Indonesia Makin Dikenal Dunia, Pembiayaan Kreatif untuk Proyek Infrastruktur Mudah Didapat
Pembangunan bendungan, membuat infrastruktur jalan diperbaiki. Aspal hitam mulus dan rapat beton kokoh membentang di sepanjang ruas jalan yang sebelumnya rusak.
"Adanya pembangunan bendungan ini membuat jalan warga keluar desa menjadi lebih bagus," kata salah satu tokoh masyarakat, Hasrullah (42).
Dampak yang kedua adalah adanya uang ganti rugi pembebasan lahan. Kawasan Bendungan Pammukulu sebelumnya sebagian besar adalah rawa-rawa dan tanah perkebunan. Uang ganti rugi yang diterima warga dari pembebasan lahan itu bervariasi, dari puluhan juta sampai miliaran rupiah.
"Banyak yang membeli motor dan mobil akibat pembebasan lahan tersebut. Ekonomi jadi meningkat," kata Hasrullah.
Dampak yang ketiga adalah pariwisata. Bendungan Pammukulu kini menjadi objek wisata yang dikunjungi oleh wisatawan dari dalam dan luar Takalar. Akses jalan yang telah mulus membuat wisatawan dengan mudah mengakses tempat ini."Hampir setiap hari ada wisatawan yang berkunjung ke sini. Ada yang pergi senam dan joging," kata Hasrullah.
Adanya wisatawan berdampak pada penghasilan pedagang kaki lima di sekitar bendungan.
"Alhamdulillah ada penghasilan, sangat baik," kata salah satu pedagang kaki lima di sekitar bendungan, Kamaria Dg Singara (54). Hal lainnya adalah terbukanya lapangan pekerjaan.
"Sembilan puluh persen adalah warga lokal," katanya lagi.
Curahan hati yang sama juga diungkapkan Busri, warga Desa Wadas yang mendapat uang ganti untung pembelian tanah proyek Bendungan Bener, Purworejo, Jawa Tengah. Ia mengaku membeli dua unit mobil, satu unit motor trail, rumah dan lima bidang tanah. Saya tidak merasa kecewa, pol senenge (senang sekali),” ungkap Busri.
Bendungan Bener merupakan sebuah proyek bendungan urungan batu yang berada di Desa Guntur, Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah.Bendungan Bener menjadi bendungan tertinggi di Asia Tenggara dengan struktur bendungan setinggi 156 meter.
Bendungan ini memiliki kapasitas tampung 100,94 juta meter kubik air dan luas genangan mencapai 690 hektar.
Sebagian besar warga Desa Wadas Kecamatan Bener Kabupaten Purworejo ini kaya mendadak setelah mendapatkan ganti rugi atas tanahnya Waliyah (45) warga Dusun Randuparang Desa Wadas misalnya. Ia berencana berangkat haji plus setelah mendapatkan uang ganti rugi nantinya.
“Kepindahan saya untuk memudahkan pendaftarkan haji plus. Biar cepat berangkat,” sebutnya.
Di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), pemerintah membangun bendungan Temef yang diresmikan oleh Presiden Jokowi, 2 Oktober 2024 lalu. Bendungan Temef mulai dibangun pada 2017 dengan total biaya Rp2,7 triliun. Memiliki luas genangan mencapai 298 hektar dan mampu menampung hingga 45 juta meter kubik air. Bendungan ini dapat memberikan manfaat besar bagi para petani, terutama untuk irigasi lahan pertanian seluas 4.200 hektare di wilayah tersebut.
Secara khusus Kepala Desa Oeperigi, Kecamatan Noemuti, Yohanes Rusae menyampaikan terima kasih kepada peresiden saat menghadiri peresmian bendungan Temef.
"Kita berterima kasih kepada bapak presiden yang telah dengan ikhlas hati memperhatikan kita,"ujarnya.
Ia mengaku senang dengan pembangunan Bendungan Temef ini. Pasalnya, manfaat besar bakal dirasakan masyarakat di Desa Oeperigi.Pembangunan bendungan ini juga bisa mencegah banjir yang terjadi di Kabupaten TTU dan Kabupaten Malaka. Selain itu juga bendungan ini berfungsi untuk kebutuhan air baku, dan irigasi.
"Saya dan masyarakat sungguh senang karena ke depan ini pasti kita masyarakat di wilayah perbatasan antara Kabupaten TTS dan TTU yang selama ini kekurangan air ke depan kita pasti sungguh-sungguh menikmati pembangunan," ungkapnya.
Menurutnya, selama ini mereka sangat kesulitan air bersih. Masyarakat harus menempuh jalan sejauh 2 kilometer untuk memperoleh air bersih. Wilayah Desa Oeperigi, kata Yohanes, sering terdampak banjir. Mereka hanya bisa mengolah sawah pada musim kemarau saja.
Masyarakat biasanya mulai membuat pematangan sawah pada bulan April. Pasalnya pada musim hujan, bencana banjir biasanya menerjang sawah milik warga.
Pembangunan infrasturktur menjadi sebuah keniscayaan, menjadi sebuah prasyarat bagi sebuah negara maju dalam melakukan pertumbuhan perekonomian, termasuk Indonesia. Menjadi landasan atau pondasi yang sangat penting untuk disiapkan menuju Indonesia Emas 2045.
Hal ini diungkapkan oleh Juru Bicara Kementerian Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Endra Atmawidjaja.
“Apa yang diletakkan dasar-dasarnya oleh pak Presiden Joko Widodo dan juga tentunya oleh presiden sebelumnya yang akan dilanjutkan oleh presiden berikutnya adalah pondasi bangsa menuju Indonesia Emas 2045. Kalua kita melihat yang kita lakukan ini sebetulnya bukan untuk gagah-gagahan,” ujarnya, Senin (2/9/2024).
“Bukan untuk kita melakukan sebuah ambisi besar tapi pada awal Kabinet Kerja 2014 betul-betul yang kita lakukan membangun infrastruktur adalah untuk mengejar ketertinggalan, jadi kita tampak membangun banyak tapi sebetulnya kita belum cukup banyak kalau kita bandingkan dengan negara lain yang memang sudah berada dalam kategori negara maju. Kita membangun banyak tapi belum cukup, kita bisa masuk dalam kategori negara maju,” lanjutnya.
Endra memastikan, Indonesia masih perlu membangun lebih banyak lagi infrastruktur. Ia mencontohkan, dalam mengatasi ketahanan pangan dan ketahanan air, dalam kurun waktu 2014-2014-2024 sudah 61 bendungan dibangun dan sampai sekarang sudah selesai 45 bendungan. Yang terakhir Bendungan Leuwikeris di Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat dan Margatiga di Provinsi Lampung.
Bendungan Leuwikeris di Provinsi Jawa Barat menggunakan anggaran yang tidak sedikit dengan pembangunan yang memakan waktu selama delapan tahun. Presiden Jokowi saat meresmikan bendungan Leuwikeris, 29 Agustus 2004 lalu menjelaskan, air adalah sumber kehidupan. Air juga menjadi simbol keseimbangan yang jika tidak dikelola dengan baik, bisa menjadi bencana.
Bendungan Leuwikeris dapat mengaliri area pertanian, air baku, hingga pembangkit listrik.
"Bendungan Leuwikeris yang dibangun sejak tahun 2016 berarti sudah 8 tahun yang menghabiskan anggaran 3,5 triliun, ini dari 44 bendungan kita resmikan, ini adalah bendungan yang menelan biaya paling besar," ungkap Jokowi.
Sementara bendungan Margatiga di Provinsi Lampung dibangun sejak tahun 2017 lalu, diresmikan oleh Presiden Jokowi pada 26 Agustus 2024. Pembangunan bendungan Margatiga menghabiskan anggaran Rp846 miliar. Bendungan memiliki luas genangan 2.313 hektare dan memiliki daya tampung 42 juta meter kubik air.
Juru Bicara Kementerian Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Endra Atmawidjaja menambahkan kembali, 1 juta hektar jaringan irigasi akan dibangun.
Selain itu, 4 juta hektar jaringan irigasi eksisting telah kita direhabilitasi untuk memastikan sawah-sawah petani yang jumlahnya sekira 7,3 juta hektar itu baru 10 persen yang memiliki irigasi, masih sawah tadah hujan.
“Kita masih perlu banyak sekali membangun jaringan irigasi yang kita turunkan di hilir bendungan. Yang sudah ada tampungannya kita lanjutkan dengan pembangunan irigasi supaya sawah-sawahnya itu terjamin pasokan airnya sepanjang tahun,” katanya.
“Tidak lagi mengandalkan sawah tadah hujan dengan tambahan 60 bendungan itu kita baru berhasil meningkatkan ke angka 19 persen, berarti 80 persen sawah kita itu masih sawah tadah hujan,” Endar memastikan.