Berdasarkan pengalamannya selama empat tahun terakhir, dia percaya bahwa audit dapat membantu mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah yang ada.

"Misalnya ada satu kementerian data kelapa sawit berapa juta hektare tidak punya. Bagaimana kita bisa mendapatkan sumber yang bagus?" tutur Luhut.

"Kemarin baru diumumkan ada 3,1 juta hektare (lahan) tidak register. Beliau (Prabowo) bilang, 'Pak kita tangkap saja'. Tenang Mr. Presiden, saya bilang, biar Bapak dilantik nanti terserah. Kita siapkan data yang benar. Jadi saya lihat spirit daripada presiden terpilih itu kencang. Gasnya itu kencang. Malah mungkin perlu direm-rem sedikit," pungkasnya.

Sempat Ditargetkan Rampung Sebelum Jokowi Lengser

Sebelumnya, pemerintah sempat menggodok regulasi baru tentang bisnis family office di Indonesia yang ditargetkan selesai sebelum Jokowi lengser di Oktober 2024.

"Harus selesai sebelum Oktober ini," kata Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan usai acara Launching Implementasi Komoditas Nikel dan Timah Melalui Simbara, Jakarta Pusat, Senin (22/7/2024).

Family office merupakan perusahan swasta yang memiliki tugas menangani kekayaan satu keluarga atau individu yang sangat kaya.

Bila para perusahaan swasta itu dihadirkan di Indonesia dan akan berinvestasi, pemerintah meyakini dapat menarik kekayaan dari negara tersebut untuk pertumbuhan ekonomi nasional.

Kala itu, proses penggodokan family office masih berjalan dan tengah dibahas Beberapa hal yang di antaranya mengenai persyaratan apa yang harus dipenuhi agar family office tersebut bisa mendapatkan insentif pajak.

Luhut memang mengatakan pemerintah berencana memberikan family office ini insentif pajak.

"Sebenarnya mengenai pajak yang diberikan, insentif pajak yang diberikan, itu juga dia ada kewajiban untuk investasi dari uang yang dia taruh di dalam kita," ujar Luhut.

"Tadi masih kita bicara sekarang mengenai berapa jumlah minimum yang akan mereka harus masukkan, berapa yang harus diinvestasikan, dan berapa pegawai yang harus dia buat untuk menjalankan office-nya disini," lanjutnya.

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, pemerintah akan mencontoh negara-negara lain yang sudah menerapkan family office ini.

Pemerintah Indonesia akan belajar dari negara-negara yang telah sukses atau gagal dalam menjalankan family office ini.