Baca tanpa iklan
Tugas masing-masing kementerian atau pejabat tinggi perlu memiliki KPI yang jelas.
Tugas ini harus dikomunikasikan dengan baik kepada masyarakat dan seluruh pemangku kepentingan ekonomi nasional.
Hal itu agar birokrasi usaha atau investasi di dalam negeri tidak simpang siur, menciptakan ketidakpastian, ketidakpercayaan pasar, atau menciptakan celah korupsi.
Kedua, ada mekanisme kontrol, khususnya insentif dan disinsentif yang jelas dan tegas dari Prabowo.
"Presiden Terpilih 'memaksa' kementerian/lembaga dan pejabat tinggi terkait untuk saling berkoordinasi dan tidak saling mensabotase karena kepentingan-kepentingnan yang berseberangan," ucap Shinta.
Ketiga, perlu adanya interkonektivitas, harmonisasi, sinergitas kebijakan, dan proses birokrasi yang baik di antara semua kementerian/lembaga.
Menurut Shinta, interkonektivitas dan sinergitas dapat menghilangkan atau meminimalisir duplikasi birokrasi.
"Khususnya untuk perizinan usaha yang memerlukan dokumen-dokumen yang relatif sama dari pelaku usaha/investor," tutur Shinta.
Keempat, ada pengawasan yang ketat dan langsung bertanggung jawab kepada presiden.
Pengawasan langsung dan bertanggung jawab kepada Presiden dinilai perlu untuk mengatasi masalah birokrasi yang menghambat izin usaha.
"Khususnya bila ada birokrasi yang overlapping, conflicting, atau mandek di lapangan," jelas Shinta.
Shinta berharap Prabowo dapat memberi perhatian khusus pada empat aspek tersebut dan melanjutkan reformasi birokrasi yang telah ada.
Dia menekankan pentingnya peningkatan digitalisasi birokrasi untuk meningkatkan transparansi, efisiensi, dan keamanan data, sehingga mendukung tujuan reformasi nasional.
"Digitalisasi birokrasi agar tetap sejalan dengan tujuan reformasi nasional, yaitu birokrasi yang lebih transparan, clear/jelas, simple, seamless, efisien, dan business friendly," pungkas Shinta.
Konten ini disempurnakan menggunakan Kecerdasan Buatan (AI).