TRIBUNNEWS.COM - Luhut Binsar Pandjaitan kembali menjadi pejabat negara di Kabinet Merah Putih periode 2024-2029.

Ia kini dipercaya Presiden Prabowo Subianto sebagai Ketua Dewan Ekonomi Nasional.

Pengangkatan Luhut tertuang dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 139/P Tahun 2024 tentang Pengangkatan Ketua Dewan Ekonomi Nasional.

Pelantikan Luhut berlangsung bersamaan dengan pelantikan 48 menteri dan kepala lembaga dalam Kabinet Merah Putih. 

Baca juga: Sah, Prabowo Lantik 53 Menteri & Pejabat Setingkat Menteri, Luhut Ketua Dewan Ekonomi Nasional

“Bahwa saya akan setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya demi darma bakti saya kepada bangsa dan negara,” ungkap Prabowo diikuti oleh para menteri yang dilantik di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (21/10/2024).

Profil dan Biodata

Luhut pada era Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi.

Luhut lahir di Huta Namora, Silaen, Toba Samosir, Sumatra Utara, pada 28 September 1947.

Dikutip dari perpusnas.go.id, Luhut merupakan anak ke-1 dari lima bersaudara pasangan Bonar Pandjaitan dan Siti Frida Naiborhu.

Ia menikah dengan Devi Simatupang dan memiliki empat anak, yaitu: Paulina, David, Paulus, dan Kerri Pandjaitan.

Luhut menjadi Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Indonesia pada juli 2016 dan dipilih kembali pada masa Kabinet Indonesia Maju Jokowi-Maaruf amin priode 2019-2024.

Ia juga menjabat sebagai Kepala Staf Kepresidenan Republik Indonesia sejak 31 Desember 2014 hingga 2 September 2015.

Pada 12 Agustus 2015, ia ditunjuk oleh Presiden Joko Widodo menjadi Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan menggantikan Tedjo Edhy Purdijatno.

Dalam reshuffle Kabinet Kerja Jilid II pada 27 Juli 2016, dia diangkat menjadi Menteri Koordinator Kemaritiman menggantikan Rizal Ramli.

Pada 15 Agustus 2016, Jokowi mengambil langkah terkait polemik kepemilikan paspor Amerika Serikat (AS) Menteri ESDM Arcandra Tahar, sehingga Jokowi memberhentikan secara hormat Arcandra Tahar dari Menteri ESDM.

Jokowi kemudian menunjuk Luhut yang juga menjadi Menko Maritim, untuk menjadi pejabat sementara (Plt) Menteri ESDM.

Sebelum masuk dalam Kabinet Kerja, Luhut pernah menjabat sebagai Menteri Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2000-2001 saat Abdurrahman Wahid menjabat sebagai Presiden RI 1999-2001.

Sebelum menjadi Menteri Perindustrian dan Perdagangan, ia menjabat Duta Besar Republik Indonesia untuk Singapura.

Karier Luhut Binsar Pandjaitan di Pemerintahan

Pada 1999, Presiden B.J. Habibie mengangkat Luhut menjadi Duta Besar Republik Indonesia untuk Republik Singapura di era krusial awal Reformasi.

Dalam tiga bulan pertama masa jabatannya, ia mampu memulihkan hubungan kedua negara ke tingkatan semula.

Lalu, pada masa Presiden Abdurrahman Wahid, Luhut ditarik dari Singapura sebelum masa baktinya berakhir.

Gus Dur mempercayakannya sebagai Menteri Perdagangan dan Industri Republik Indonesia walau dalam periode yang singkat (2000-2001), sesingkat usia pemerintahan Gus Dur.

Presiden di era pemerintahan selanjutnya pun bermaksud untuk mempercayakannya kembali sebagai Menteri, tetapi Luhut menolaknya karena ia menjaga etika terhadap Gus Dur.

Jabatan Pemerintahan Luhut Binsar Pandjaitan

• Duta Besar RI Berkuasa Penuh Untuk Singapura (1999-2000)

• Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI pada Kabinet Persatuan Nasional (2000-2001)

• Pangkat Jenderal TNI (1999)

• Kepala Staf Kepresidenan RI (2014-2015)

• Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, Dan Keamanan RI (2015-2016)

• Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman (2016-2019)

• Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Kabinet Indonesia Maju (2019-2024)