TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kinerja Pertamina sepanjang Pemerintahan Jokowi dinilai sudah on the right track.

Terkait itu pula, ekonom senior Institute For Development of Economics and Finance (INDEF) Tauhid Ahmad optimistis, performa BUMN energi tersebut bisa terus ditingkatkan pada Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, termasuk dalam upaya mewujudkan kemandirian energi.  

“Betul, on the right track, dari segi corporate dan tanggung jawab tak perlu diragukan. Dari hulu ke hilir, Pertamina nggak masalah. Untuk itu, Saya yakin, mampu meningkatkan kinerja dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Tentu saja, harus ada dorongan berupa regulasi dan insentif dari Pemerintahan baru,” kata Tauhid kepada media hari ini.

Tauhid menambahkan, upaya Pertamina dalam menjalankan tugas sebagai BUMN energi memang baik.

Baca juga: Risiko Material ESG Rendah, Pertamina Geothermal Energy Raih Peringkat Pertama ESG Tingkat Global

Antara lain, berkontribusi 69 persen dari produksi minyak dan 34?ri produksi gas nasional. Begitu pula dari sisi kinerja keuangan, ketika pada 2023 mampu meraup laba 17% lebih besar dibandingkan tahun sebelumnya.

Begitu pula ke depan, Tauhid meyakini, melalui dukungan yang semakin kuat dari Pemerintahan Prabowo, akan membuat performa BUMN termasuk Pertamina semakin meningkat. “Karena Pertamina kan dalam kapasitas menjalankan tugas,” jelasnya.

Menurut Tauhid, dukungan tersebut bisa berupa regulasi maupun berbagai insentif, termasuk tarif.

Misal, mengurangi dividen sehingga dana yang ada bisa dialokasikan untuk sektor hulu. Melalui realokasi tersebut, diharapkan Pertamina bisa semakin meningkatkan kegiatan seperti eksplorasi dan eksploitasi.

Dengan demikian, imbuhnya, diharapkan ke depan akan semakin mengurangi ketergantungan terhadap impor.

Termasuk untuk mempersiapkan program substisusi untuk mengurangi impor BBM non diesel, seperti Pertalite dan Pertamax. Jika hal itu terwujud, Tauhid yakin bahwa impor juga akan terus menurun dan mendukung berbagai upaya yang sudah terlebih dahulu dilakukan Pertamina.

”Apalagi untuk menekan impor, Pertamina sebelumnya sudah melakukan melalui program Biodiesel B50,” imbuh Tauhid.

Selain mengurangi ketergantungan impor, program transisi energi seperti Biodiesel, juga berperan dalam mengurangi emisi, termasuk memenuhi target Net Zero Emission (NZE) paling lambat 2060.

Untuk itu, Tauhid juga berharap, Pemerintah terus mendorong Pertamina dan BUMN lain untuk semakin mengembangkan energi bersih. Apalagi, lanjutnya, saat ini penggunaan energi bersih baru mencapai 12-13%.