TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA-  Kementerian BUMN dikabarkan akan merombak pucuk pimpinan Pertamina. Simon Aloysius Mantiri disebut-sebut akan menjadi Direktur Utama Pertamina, menggantikan Nicke Widyawati. 

Sementara Mochamad Iriawan atau akrab dipanggil Iwan Bule diisukan akan mengisi posisi Komisaris Utama Pertamina. Iwan Bule pernah menjadi Ketua PSSI sebelum era Erick Thohir.

Direktur Political and Public Policy Studies (P3S) Jerry Massie mengatakan duet keduanya merupakan sosok yang tepat. Keduanya dikenal orang dekat Presiden Prabowo Subianto sehingga menjamin terselenggaranya kepemimpinan yang solid yang diperlukan guna membangun kepastian ketahanan energi nasional.

Namun yang terpenting keduanya diyakini sangat memahami visi Presiden Prabowo Subianto dalam menugaskan Pertamina yang akan menuju swasembada energi.

 “Pertamina yang memiliki 111 (seratus sebelas) obyek vital nasional akan terbantu dengan keberadaan Komjen Pol (Purn) Mochamad Iriawan  selaku Komisaris Utama, berbekal pengalamannya yang panjang selama berdinas di Polri. Dapat meningkatkan koordinasi, pengawasan dan sinergitas antara Pertamina dan Polri. Sedangkan Simon Aloysius Mantiri yang bakal digeser menjadi Direktur Utama adalah seorang profesional yang berpengalaman dalam memimpin perseroan yang bergerak dalam bidang energi  yang diyakini mampu mengelola operasi Pertamina  untuk mempertahankan pertumbuhan laba, " kata Jerry Massie kepada wartawan di Jakarta,  Jumat (25/10/2024).

Baca juga: Ikuti Perintah Prabowo, Pertamina Siapkan Jurus Wujudkan Swasembada Energi dan Net Zero Emission

Menurut Jerry Massie, bahwa Simon Aloysius Mantiri – Mochamad  Iriawan berasal dari partai Gerinda tidak perlu dipersoalkan, lantaran keduanya memenuhi kualifikasi sebagai profesional. Sepanjang tahun 2023, PT Pertamina mencatatkan laba total US$ 4,77 miliar atau sekitar Rp. 72,7 Triliun. Perolehan laba tersebut naik 17 persen dibanding tahun 2022.”Tolok ukur keberhasilan kepemimpinannya dapat dilihat nanti sejauh mana keduanya dapat mempertahankan pertumbuhan laba persero pada kisaran itu“ tukasnya lagi.

Kandidat Dirut PT. Pertamina, Simon Aloysius Mantiri, lelaki asal Kawanaua ini adalah anggota Dewan Pembina DPP Partai Gerindra, mantan Personal Assistant PT. Nusantara Energi, perusahaan yang dimiliki oleh Presiden Prabowo Subianto yang membawahi sekitar 27 anak perusahaan lain yang bergerak diberbagai bidang. Mulai batubara, perkebunan hingga kepala sawit. Ia juga merangkap sebagai Direktur  PT. Nusantara Energi Indonesia yang merupakan perusahaan investasi yang bekerja sama di aneka sektor industri, seperti transportasi  laut curah, energi terbarukan, pasokan pekerja, hingga jasa pertambangan.

Sedangkan calon Komisaris Utama PT. Pertamina, Mochamad  Iriawan atau yang lebih dikenal Iwan Bule, adalah seorang purnawirawan polisi dengan pangkat terakhir Komisaris Jenderal. Ia sudah malang melintang dengan memegang berbagai jabatan penting di kepolisian. Antara lain Kapolda NTB, Kapolda Jawa Barat, Kapolda Metro Jaya, Kadiv Propam Mabes Polri, Asop Kapolri. Pernah menjabat sebagai PJ Gubernur Jawa Barat,   Sekretaris Utama Lemhanas dan Ketua Umum PSSI. Di Partai DPP Gerindra, Iwan Bule menjabat sebagai Wakil Ketua  Dewan Pembina.

Menyongsong Swasembada Energi

Pemerintahan Prabowo Subianto telah mencanangkan pencapaian  swasembaga energi dalam  tempo 4–5 tahun mendatang. Saat ini Pertamina tengah mengembangkan empat terobosan bisnis rendah karbon.  Meliputi pengembangan biofuel yang lebih ramah lingkungan dengan campuran  bahan nabati. Mengelola 15 wilayah kerja panas bumi (geothermal) dengan kapasitas terpasang 672 MW yang akan dinaikan menjadi 1 GW dalam dua tahun ke depan.

Lalu pengembangan Petrochemical dengan target produksi sebesar 3,2 juta  ton di tahun 2025. Dan pengembangan carbon capture utilization and storage (CCS/CCUS). Terobosan tersebut merupakan komitmen persero dalam menjalankan perannya untuk mendukung tercapainya target Net Zero Emission (NZE) Pemerintah Indonesia Tahun  2060. 

Menurut Jerry Massie, untuk ketahanan energi dan mendukung pertumbuhan ekonomi 8%, pemerintah  harus mendorong Pertamina melakukan gerakan   masif survei pemanfaatan sumber daya alam migas dan panas bumi yang kini baru mencapai angka pada 20?n membangun storage cadangan penyangga energi nasional BBM.

Perlu membuat Permen dan Kepmen untuk memberikan insentif bagi Badan Usaha yang melakukan penugasan survei mandiri untuk menjamin dapat mengelola wilayah kerja yang disurvey. Membuat Permen untuk memberikan kemudahan bagi investor cadangan penyangga energi  untuk membangun kilang minyak. Serta membuat Permen untuk memprioritaskan produksi dalam negeri guna memenuhi pasar domestik BBM sekaligus mengurangi  impor minyak. 

Berbahaya jika memiliki hasrat politik

Fenomena pergantian jajaran petinggi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) kembali marak terjadi seiring dengan bergantinya rezim pemerintahan.

Dalam beberapa bulan terakhir, beberapa BUMN mengalami pergantian direksi dan komisaris. Nama-nama baru yang terafiliasi dengan kubu pemerintahan Prabowo Subianto mulai mengisi posisi strategis di perusahaan-perusahaan pelat merah.

Sebagai contoh, pada pertengahan Juli 2024, Kementerian BUMN menunjuk Burhanuddin Abdullah sebagai Komisaris Utama PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) atau PLN menggantikan Agus Martowardojo. Burhanuddin sendiri merupakan Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran saat Pilpres 2024 lalu.

Pada saat yang sama, Andi Arief, Politisi Partai Demokrat yang berada dalam Koalisi Indonesia Maju (KIM) juga diangkat menjadi Komisaris Independen PLN.

Holding BUMN Pertambangan MIND ID juga mengalami pergantian direksi/komisaris pada Juni lalu. Kala itu, Grace Natalie yang merupakan politisi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) atau bagian dari KIM menjadi Komisaris MIND ID.

Pengamat BUMN dari Datanesia Institute Herry Gunawan mengatakan, fenomena yang terjadi belakangan ini menunjukkan bahwa BUMN masih lekat dengan persoalan politik. 

“Tapi sistem yang membuat kondisi BUMN seperti itu,” kata dia dikutip dar Kontan, Kamis (24/10/2024).

Dia menambahkan, dalam Undang-Undang (UU) BUMN yang sekarang, Menteri BUMN menjadi wakil pemerintah sebagai pemegang saham atau sebagai kuasa pemegang saham BUMN. Kondisi ini dinilai dapat berbahaya jika Menteri BUMN memiliki hasrat politik. Ada risiko moral hazard dari Menteri BUMN yang bisa menjadikan BUMN sebagai alat tawar kepentingan politik.

Kepentingan politik berpotensi membuat Manajemen BUMN sulit bekerja secara profesional. Hal ini tentu bisa berdampak pada memburuknya tata kelola usaha di ranah BUMN yang terjebak dalam kepentingan politik praktis.

Dalam prinsip penerapan tata kelola usaha yang baik, aspek independensi BUMN menjadi taruhan ketika aktor-aktor politik menduduki jabatan strategis di perusahaan pelat merah. Padahal dalam aspek ini, pengelolaan BUMN harus profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh atau tekanan dari pihak mana pun.

Akibat BUMN yang lekat dengan kepentingan politik, ada kasus-kasus di mana orang yang belum pernah bekerja atau tanpa pengalaman di dunia korporasi maupun aktivitas sosial lain, justru tiba-tiba bisa menjadi komisaris hanya karena dia menjabat sebagai staf khusus menteri.

Ada pula kasus di mana banyak pejabat kementerian yang juga bekerja sampingan sebagai komisaris. Fenomena ini sangat buruk, karena regulator merangkap sebagai operator. Akibatnya, kontrol terhadap BUMN menjadi lemah dan kasus-kasus korupsi rawan terjadi.

“Untuk itu, menurut saya, kehadiran Danantara yang akan menjadi superholding BUMN menjadi angin segar agar Indonesia punya BUMN yang profesional dan bisa berkembang besar,” pungkas dia.