Menteri Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyatakan, saat ini pemerintah memfokuskan pembangunan kantor legislatif di IKN.

Menurut AHY, arahan untuk mengutamakan pembangunan infrastruktur legislatif datang langsung dari Presiden Prabowo Subianto.

Selain untuk legislatif, infrastruktur bagi lembaga yudikatif juga akan diutamakan terlebih dahulu.

"Kami pernah dengar adalah bagaimana kelanjutan dari IKN ini lebih diprioritaskan untuk menghadirkan pusat legislatif karena untuk eksekutif sudah terbangun," kata AHY di kantor Kementerian PU, Jakarta Selatan, Rabu (23/10/2024).

"Selain eksekutif, gedung parlemennya juga harus siap, termasuk juga untuk lembaga yudikatif," lanjutnya.

Sementara itu, pengembangan fasilitas bisnis akan dikesampingkan untuk sementara waktu.

"Ini yang paling tidak yang saya dengar langsung arahan beliau (Presiden Prabowo) ke depan, utamakan itu dulu sebelum dikembangkan atau diperluas untuk fungsi-fungsi lainnya, pemerintahan, maupun fungsi bisnis lainnya," ujar AHY.

Pria yang juga Ketua Umum Partai Demokrat itu juga mengatakan bahwa evaluasi terhadap pembangunan IKN perlu dilakukan setiap lima tahun.

AHY menilai perlunya dilihat peta prioritas pembangunan IKN setiap lima tahun. 

"Ini berlaku untuk infrastruktur, termasuk pembangunan sumber daya manusia," ucap AHY.

'Jadi saya mengatakan bahwa ini akan dilanjutkan, tetapi tentu kita akan sesuaikan. Budgeting-nya harus diketahui, berapa budget yang dialokasikan untuk melanjutkan proyek-proyek di IKN," pungkasnya.

Basuki Hadimuljono Pimpin OIKN

Mantan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengaku akan diberikan amanah untuk menjabat sebagai Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) definitif.

Kabar tersebut dibocorkan Basuki saat acara sertijab Kementerian PUPR digelar di Jakarta Selatan, Senin (21/10/2024) malam.

"Kalau ini saya bukan mendahului, tapi menurut Pak Setneg, Pak Jokowi, saya masih diminta di OIKN," kata Basuki.

Ia pun menargetkan bakal merampungkan pembangunan gedung lembaga-lembaga pemerintah dalam dua tahun ke depan.