News

Bisnis

Super Skor

Sport

Seleb

Lifestyle

Travel

Lifestyle

Tribunners

Video

Tribunners

Kilas Kementerian

Images

Kabinet Prabowo Gibran

APBN Bakal Tertekan Akibat Gemuknya Kabinet, Pengamat Wanti-wanti Kesuksesan Program Andalan Prabowo

Penulis: Bambang Ismoyo
Editor: Seno Tri Sulistiyono
AA

Text Sizes

Medium

Large

Larger

Economic Researcher Centre for Strategic and International Studies (CSIS), Adinova Fauri dalam acara diskusi mengenai Kabinet Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto di Jakarta, Jumat (25/10/2024).

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ismoyo

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Beberapa kalangan menyoroti jumlah Menteri hingga Wakil Menteri di Kabinet Merah Putih, yang disebut terlalu gemuk. 

Hal ini tentunya akan memberikan tambahan beban kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Economic Researcher Centre for Strategic and International Studies (CSIS), Adinova Fauri mengungkapkan, bertambahnya jumlah Menteri dan Wakil Menteri akan secara langsung menambah biaya variabel.

Seperti gaji, tunjangan, hingga pembangunan kantor untuk Kementerian-Kementerian baru.

Baca juga: Kabinet Gemuk Prabowo-Gibran Bisa Berimplikasi pada Bertambahnya Anggota DPR Periode Mendatang

"Adanya implikasi secara langsung. Yaitu implikasi terhadap anggaran, baik anggaran bersifat administratif, maupun anggaran yang sifatnya fix, seperti pembangunan kantor baru. Itu akan menambah beban anggaran kepada APBN," ucap Adinova dalam acara diskusi yang berlangsung di Jakarta, Jumat (25/10/2024).

"Lalu ada juga semakin banyaknya Menteri dan Wakil Menteri, bahkan di satu Kementerian memiliki lebih dari satu wakil Menteri, artinya ada biaya variabel yang akan meningkat. Dari sisi gaji, tunjangan, fasilitas, dan lain sebagainya," sambungnya.

Adanya tekanan pada APBN cukup membuat khawatir ruang fiskal. Pasalnya, lanjut Adinova, Pemerintah masih memiliki kewajiban yang harus diselesaikan.

Tak hanya itu, Pemerintahan Prabowo Subianto juga memiliki program-program unggulan yang membutuhkan anggaran yang jumlahnya jumbo.

Salah satunya program Makan Bergizi Gratis, yang disebut-sebut memerlukan anggaran paling sedikit Rp70 triliun.

Adinova mengungkapkan, penambahan jumlah Menteri dan Wakil Menteri adalah hal yang sah saja, karena hak prerogatif Presiden.

Namun, alangkah baiknya Pemerintah harus mengevaluasi, agar nantinya tak membebani APBN secara signifikan.

"Di satu sisi uang fiskal sebenarnya semakin terbatas dengan adanya tahun depan harus membayar bunga utang, harus juga balancing dengan program yang ingin dicapai Pak Prabowo," papar Adinova.

"Jadi di tengah adanya kebutuhan ruang fiskal, biaya-biaya tambahan dari pembentukan Kabinet perlu dijadikan catatan Pak Prabowo," pungkasnya.

Diketahui, jumlah menteri yang dilantik adalah sebanyak 48 orang yang terdiri dari 7 Menteri Koordinator dan 41 menteri teknis.

Sementara itu, untuk Wakil Menteri yang dilantik ada sebanyak 56 orang.

Belum lagi Presiden Prabowo juga melantik sejumlah Kepala Lembaga 5 dan Ketua Dewan.

Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda

Berita Populer

Berita Terkini