TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Sejumlah menteri Kabinet Merah Putih menyampaikan Presiden Prabowo Subianto akan menuntaskan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur.

Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengaku dirinya telah mendapatkan perintah oleh Prabowo untuk bisa menuntaskan proses pembangunan Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN.

"Beliau (Prabowo) menginginkan agar pembangunan IKN ini difokuskan pada penuntasan pembangunan Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP). Utamanya fasilitas untuk eksekutif, juga legislatif dan yudikatif," kata AHY di Kantor Kementerian PPN/Bappenas di Jakarta, Kamis (31/10/2024).

"Kalau tiga elemen utama dari pemerintahan ini bisa segera dipersiapkan infrasruktur dan fasilitasnya, maka sebetulnya kebutuhan utama pengambilan keputusan dari negeri ini sudah bisa dijalankan di sana," sambungnya.

Baca juga: Pembangunan Rumah Dinas untuk Menteri di IKN Rampung Akhir 2024, Hanya Ada 36 Unit

Terkait pembangunan IKN tidak jadi prioritas Prabowo, AHY tak memungkiri bahwa nantinya akan ada sejumlah penyesuaian. 

"IKN sekali lagi disampaikan oleh bapak Presiden, kita akan lanjutkan IKN, tentu dengan sejumlah penyesuaian-penyesuaian, karena kita juga punya prioritas-prioritas pembangunan lain di seluruh Indonesia. Kita juga selalu dihadapkan pada anggaran yang terbatas," paparnya.

Pembangunan IKN Tak Secepat Era Jokowi

Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengungkap pembangunan IKN tetap akan dilanjutkan, tetapi kecepatan pelaksanaannya akan mengalami penyesuaian.

Sehingga pembangunan IKN tidak secepat saat era Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi).

Proyek ini akan terus dilanjutkan, tetapi fokus utama Pemerintahan Prabowo akan tetap tertuju pada ketahanan pangan atau swasembada pangan.

"Untuk IKN tetap akan kita teruskan, cuman mungkin kecepatan tidak seperti dulu," kata Dody saat rapat bersama Komisi V DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (30/10/2024).

Dody menjelaskan bahwa perhatian Presiden Prabowo Subianto saat ini lebih difokuskan pada ketahanan pangan sebagai dampak situasi geopolitik dunia seperti perang.

Perang di beberapa tempat dunia dikhawatirkan dapat menimbulkan masalah sosial Indonesia karena mampu berdampak pada kebutuhan pangan dalam negeri tidak dapat terpenuhi.

"Yang dikhawatirkan bapak presiden adalah perang benar-benar terjadi secara masif, kemudian kemampuan kita untuk swasembada pangan belum terjadi, dan kita masih butuh beras sana sini. Itu dikhawatirkan akan menjadi masalah sosial yang akan lebih besar, makanya ketahanan pangan jadi fokus utama," ujar Dody.