TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) terus melanjutkan pembiayaan ke sektor infrastruktur di berbagai daerah di Indonesia demi mendorong pemerataan pembangunan di berbagai wilayah.

"Sejak 2016 kita diberi mandat Pemerintah untuk memberikan pembiayaan ke berbagai proyek infrastruktur di daerah. Ada 94 pemerintah daerah dengan 116 fasilitas yang memiliki pinjaman ke SMI, sekitar 20-an pemda diantaranya yang telah melunasi pinjaman," ungkap Erdian Dharmaputra, Head of Public Sector Financing 1 Division PT SMI di acara media visit ke redaksi Tribunnews, Jumat, 1 November 2024.

Total komitmen pembiayaan oleh SMI ke daerah per Agustus 2024 mencapai Rp38,98 triliun. Sementara, total outstanding pinjaman per Agustus 2024 mencapai Rp23,91 triliun. Seluruh dana tersebut disalurkan melalui skema Pemulihan Ekonomi Daerah (PEN) dan pinjaman daerah reguler.

Soal fokus pembiayaan ke sektor infrastruktur, Erdian menjelaskan, hal tersebut mengacu pada regulasi tata kelola pinjaman daerah di mana pinjaman daerah jadi salah satu instrumen untuk menutup kas daerah.

"Kita selektif dalam memberikan pinjaman ke pemerintah daerah. Ada 552 pemda di Indonsia, tapi tidak semua bisa kita berikan pinjaman.  Kita hanya memberikan pinjaman daerah yang memenuhi syarat seperti aspek tata kelola keuangannya," beber Erdian.

Dia menyebutkan, umumnya pengembalian pinjaman oleh pemerintah daerah untuk membiayai pembangunan infrastruktur di daerahnya, cukup lancar dalam proses pengembaliannya ke SMI.

Dia mencontohkan, Kota Solo perna meminjam dana ke SMI untuk membangun rumah sakit tipe C di Ngadipiro dan menjadi RS pertama yang dimiliki Pemerintah Kota Solo.

"Rumah sakit ini dibangun dan memiliki 125 bed untuk masyarakat Solo pemegang kartu sehat dan 5 bed untuk umum. Nilai pinjaman Rp 46 miliar, kita cairkan di 2012," ungkap Erdian.

Baca juga: PT SMI dan Tony Blair Institute Luncurkan Kerangka Kerja Transisi Energi yang Berkeadilan

Pinjaman tersebut bertenor 5 tahun tapi berhasil dilunasi dalam 3 tahun. "Kita tidak pernah kenakan denda kepada pemda yang bisa mengembalikan pinjaman dari SMI tepat waktu," sebut Erdian.

Dia mengatakan, saat ini SMI sedang mengembangkan sinergi pendanaan pusat dan daerah agar daerah bisa memaksimalkan pemanfaatan Dana Alokasi Khusus (DAK).

Tiga Rumah Sakit Megah di 3 Provinsi Ini Dibiayai dari Pinjaman SMI

Dia menyebutkan, PEN tahun 2021 dari SMI antara lain disalurkan ke proyek pembangunan 3 rumah sakit:

Pertama, ke Pemerintah Provinsi NTB untuk membangun RSUD NTB dengan nilai pinjaman Rp 500 miliar degan rincian Rp 357 miliar untuk membiayai konstruksi gedung RS dan Rp 143 miliar untuk belanja alat kesehatan (alkes).

Kedua, pendanaan untuk pembangunan RSUD Kabupaten Bangli di Provinsi Bali senilai Rp 75 miliar untuk biaya pengembangan RSUDmenjadi RS tipe B.

Baca juga: Anggaran Proyek Infrastruktur IKN Tahun 2024 Sebesar Rp 41.41 Triliun

Ketiga, pembiayaan ke Pemerintah Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara, sebagai pinjaman daerah yang bersifat reguler senilai Rp 231,9 miliar untuk membiaya konstruksi fisik RS.

"Pembiayaan fisik RS ini sepenuhnya dibiayai PT SMI dengan tenor pengembalian 8 tahun," ungkap Erdian.

Biaya Pembangunan Pasar Tradisional

PT SMI juga membiayai pembangunan infrastruktur perekonomian di daerah seperti pasar tradisional modern.

Antara lain, Pasar Jelojok di Lombok Tengah, Pasar Bauntung di Banjarbaru, Kalimantan Selatan, serta Pasar Legi di Parakan, Temanggung, Jawa Tengah.

Selain itu, PT SMI juga biaya proyek pembangunan jalan yang jadi kewenangan daerah.

Antara lain untuk pembangunan flyover Jalan Morowali Utara senilai Rp 135 miliar, Jalan Penajam Paser Utara Rp 348,2 miliar, dan pembangunan Jembatan Repapeip Rp 14,4 miliar.

Total pinjaman daerah PT SMI per Agustus 2024 Rp 38,98 triliun dengan total outstanding pinjaman Rp 23,91 triliun. Total diserap oleh 94 pemda dengan total 116 proyek/fasilitas.

Utamakan Aspek Kebermanfaatan

Menurut Erdian, aspek kebermanfaatan menjadi pertimbangan utama PT SMI dalam memberikan pinjaman ke daerah.

Meskipun daerah memiliki APBD bagus dan mendapat predikat wajar tanpa penecualian oleh BPK, tapi jika urgensinya tidak ada, buat apa daerah pinjam?

Dia menekankan, ada tiga parameter yang dipakai SMI untuk mencairkan pinjaman ke pemerintah daerah, yaitu, eligible, rating dan kapasitas meminjam.

Erdian menyebutkan, pembiayaan sektor publik pasca transformasi SMI diarahkan pada pemerintah daerah, BUMN (khususnya PDAM), Badan Layanan Umum/BLUD khususnya rumah pinjaman daerah berbasis kegiatan, pinjaman daerah berbasis hasil, pinjaman daerah berbasis syariah, sustainability linked-loan ke PDAM dan pinjaman ke BLU.