TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Basuki Hadimuljono bakal menuntaskan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) sesuai target yang telah ditentukan.

Hal tersebut disampaikan Basuki setelah dirinya resmi dilantik Prabowo sebagai Kepala Otorita IKN di Istana Negara, Selasa (5/11/2024).

Basuki yang merupakan mantan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) di pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengaku mendapatkan pesan dari Prabowo untuk menuntaskan IKN secara cepat dalam waktu 3-4 tahun.

Mengenai pernyataan Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo yang menyampaikan kecepatan pembangunan IKN bakal lebih lambat dari sebelumnya, Basuki mengaku akan berpegang pada komitmen pemerintah dalam mempercepat penyelesaian pembangunan di IKN.

Baca juga: Kata AHY soal Prabowo Lantik Eks Menteri PUPR Basuki jadi Kepala Otorita IKN

Selain itu, pembangunan IKN dimandatkan Undang-Undang IKN, Basuki juga mengatakan percepatan pembangunan IKN menjadi keinginan Presiden Prabowo.

“Kalau saya selama itu ada program dan anggarannya, saya kerjakan. Sudah tahu gaya saya kerja kan?” ujar Basuki di Komplek Istana Kepresidenan, Selasa (5/11/2024).

Basuki pun menyampaikan, saat proses pelantikan dirinya diberikan pesan khusus dari Prabowo.

"Saya kira tadi presiden waktu salamin saya beliau bilang, 'sudah ya saya sudah ngomong, laksanakan.' Saya cuma bilang 'Siap Perintah'," kata Basuki.

Sementara itu terkait Wakil Kepala Otorita IKN kata Basuki belum dibahas. 

"Belum ada," pungkasnya.

Jokowi Ngaku Ingin ke IKN

Basuki menyebut Jokowi ingin mengunjungi IKN meski sudah tidak menjabat sebagai Presiden RI.

"Terakhir waktu saya komunikasi dengan beliau dua hari yang lalu, saya bilang, 'pak bapak enggak ke sana (IKN), 'oh iya," kata Basuki.

Tetapi Basuki belum bisa mengkonfirmasi atau membeberkan detil jadwal Jokowi berkunjung ke megaproyek di Kalimantan Timur itu.

Di sisi lain Basuki menyebut ia juga masih akan berdiskusi sesekali dengan Jokowi untuk membahas keberlanjutan IKN.

"Nanti kita lihat jadwalnya. Tapi beliau memang ingin lebih sering ke sana," ujarnya.

Sebelumnya, Jokowi pernah menyampaikan keinginannya akan sering mengunjungi IKN setelah bukan lagi sebagai Presiden.

Jokowi pun berharap ke depan Istana Negara yang diresmikannya sebelum lengser akan menjadi tempat untuk acara-acara kenegaraan.

Pembangunan Tak Cepat

Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengungkap pembangunan IKN tetap akan dilanjutkan, tetapi kecepatan pelaksanaannya akan mengalami penyesuaian.

"Untuk IKN tetap akan kita teruskan, cuman mungkin kecepatan tidak seperti dulu," kata Dody saat rapat bersama Komisi V DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (30/10/2024).

Dody menjelaskan, perhatian Presiden Prabowo saat ini lebih difokuskan pada ketahanan pangan sebagai dampak situasi geopolitik dunia seperti perang.

Perang di beberapa tempat dunia dikhawatirkan dapat menimbulkan masalah sosial Indonesia karena mampu berdampak pada kebutuhan pangan dalam negeri tidak dapat terpenuhi.

"Yang dikhawatirkan bapak presiden adalah perang benar-benar terjadi secara masif, kemudian kemampuan kita untuk swasembada pangan belum terjadi, dan kita masih butuh beras sana sini. Itu dikhawatirkan akan menjadi masalah sosial yang akan lebih besar, makanya ketahanan pangan jadi fokus utama," ujar Dody.

Ditemui usai rapat, Wakil Menteri PU Diana Kusumastuti yang juga berada di lokasi, mengamini pernyataan Dody.

Ia mengatakan Prabowo telah menegaskan berkomitmen untuk melanjutkan IKN, tetapi swasembada pangan akan menjadi prioritas.

Diana menekankan bahwa proyek IKN melibatkan lebih dari sekadar anggaran dari Kementerian PU, tetapi juga kolaborasi dengan Otorita IKN.

"Ini (pembangunan IKN) komitmen dari bapak presiden. Masalah waktunya, nanti kita kan bersama-sama dengan Otorita IKN kan, bukan semuanya Kementerian PU," kata Diana.

"Otorita IKN kan masalah investor dan sebagainya. Tidak semuanya (pembangunan IKN) dengan APBN," lanjutnya.

Diana menyebut bahwa perlambatan dalam pelaksanaan IKN tidak seharusnya membuat investor khawatir.

"Kita harus membuat investor tetap percaya bahwa IKN ini akan tetap lanjut. Kita sudah komitmen untuk nanti pindah ke sana," pungkasnya.

Anggaran IKN

Alokasi pendanaan pembangunan IKN dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 mencapai Rp15 triliun. 

Jumlah tersebut terbagi untuk Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dan Otorita IKN.

"Itu di breakdown (dirinci) untuk OIKN Rp5,89 triliun. Untuk PUPR Rp9,11 triliun," kata Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) II Thomas Djiwandono, dalam diskusi media di Serang, Banten, Rabu (25/9/2024).

Menurutnya, angka tersebut dapat bertambah sesuai kebutuhan pemerintah. 

"Sekali lagi, angka itu bisa berubah, tapi prinsipnya adalah banyak yang ruangnya itu diberikan diskresi-nya ke Pak Prabowo," ujarnya.

Tercatat, realisasi anggaran pembangunan IKN (IKN) mencapai Rp18,9 triliun per 31 Agustus 2024.

Nilai realisasi itu setara dengan 43,1 persen dari total pagu pada APBN 2024 yang sebesar Rp44 triliun. 

Realisasi itu akan terus meningkat setelah serah terima pekerjaan fisik mencapai 100 persen.