Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ismoyo

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kementerian Koperasi (Kemenkop) mendorong keberadaan koperasi di Indonesia untuk lebih fokus menggarap sektor riil dan produktif. 

Wakil Menteri Koperasi (Wamenkop) Ferry Juliantono mengungkapkan, keberadaan koperasi produksi dinilai lebih berdampak langsung terhadap perputaran ekonomi.

Baca juga: Sinergi Kemenkop, Kemendes, dan BGN dalam Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis

Diketahui, koperasi produksi adalah jenis koperasi yang bidang usahanya membuat barang atau memproduksi dan menjual secara bersama-sama.

Berbeda halnya dengan yang memiliki usaha yakni menampung simpanan anggota dan melayani peminjaman.

"Badan usaha koperasi sekarang harus terlibat di dalam proses industri, terlibat dalam pengolahan, terlibat proses di mana kita bisa mendapatkan manfaat keuntungan yang lebih besar," ungkap Ferry dalam bincang bersama Tribunnews di kantor Kemenkop, Jakarta, Jumat (8/11/2024).

Baca juga: KemenKop UKM: Pembiayaan UMKM Isu Penting Selama 10 Tahun Pemerintahan Jokowi

Ia melanjutkan, Kemenkop bakal memperkuat peran Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) KUMKM untuk kebutuhan pembiayaan koperasi di sektor produksi.

Dengan demikian, LPDB akan mengurangi bahkan menghentikan pembiayaan kepada jenis koperasi simpan pinjam.

Ia mendorong, mayoritas pembiayaan LPDB nantinya untuk kegiatan koperasi-koperasi yang produktif, dalam rangka menghidupkan kembali koperasi-koperasi produsen.

"Kita sekarang punya vehicle lain yakni Lembaga Pembiayaan Dana Bergulir. Kemaren kita sudah rapat dengan mereka, dan Pak Menteri menyampaikan pembiayaan untuk koperasi simpan pinjam untuk kegiatan simpan pinjam dikurangi," papar Ferry.

"Jadi stok dialihkan dari LPDB itu 80 persen untuk kegiatan-kegiatan yang produktif," lanjutnya.

Ferry menegaskan, pihaknya akan mendukung misi Pemerintah yang berupaya menggenjot pertumbuhan ekonomi di dalam negeri. Salah satu upayanya melalui koperasi produksi.

Diketahui, Presiden Prabowo Subianto membidik pertumbuhan ekonomi Indonesia di angka 8 persen.

"Saya paham keinginan Presiden, ini akan menjadi new energy market kekuatan pasar baru yang dibentuk dan itu akan menggerakkan ekonomi rakyat. Sebenarnya LPDB diperlukan untuk men-drive koperasi dan produsen bergerak," pungkasnya.