TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Bidang Kelautan dan Perikanan menyatakan kesiapannya untuk mendukung program swasembada pangan melalui pelaksanaan berbagai kebijakan pemerintah yang sudah ditetapkan, serta mendorong hilirisasi dan perluasan investasi di sektor pangan.

Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Kelautan dan Perikanan Yugi Prayanto menyatakan, pihaknya juga mendukung Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan mengusulkan ikan yang kaya akan protein menjadi menu pendukung Program MBG. Menurutnya, sisi kandungan gizi ikan lebih baik dari sumber protein lainnya.

"Teman-teman pelaku usaha di daerah akan kita libatkan, nah itu kita sosialisasikan supaya itu diberikan kepada masyarakat," kata Yugi, usai acara Dialog Kelautan dan Perikanan, di Menara Kadin Indonesia, Jakarta, Rabu (18/12/2024).

Dialog itu digelar dalam rangka mendukung target pemerintah dalam 100 hari pertama pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

"Tentu tidak semua daerah yang kelebihan (hasil) ikannya. Kalau memang lebih banyak ikannya dan tidak diserap, nah itu kita sosialisasikan, supaya diberikan kepada masyarakat. Tapi kalau beberapa daerah pegunungan ya itu tetap mungkin ayam dan daging sapi," jelas Yugi.

Turut hadir dalam dialog tersebut, Wakil Ketua Umum Koordinator Kadin Indonesia Bidang Pangan Mulyadi Jayabaya, Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Pertanian Devi Erna Rachmawati, Direktur Jenderal Perikanan Tangkap, Lotharia Latif.

Hadir pula, Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan, Budi Sulistiyo, Anggota Komisi IV DPR Fraksi Golkar Firman Soebagyo, Direktur Utama Bulog Wahyu Suparyono, Direktur Rumput Laut KKP Nono Hartanto, Laksamana TNI (Purn) Ade Supandi, serta Staf Ahli KSAL Laksda TNI Dato Rusman SN.

Yugi menilai, dari sisi pelaku usaha, program swasembada pangan, hilirisasi pangan dan program MBG tentu akan membawa peluang-peluang usaha. Hasil dialog itu akan diteruskan kepada Asosiasi (Anggota Luar Biasa/ALB) Kadin terkait dan juga Kadin Provinsi.

"Kadin Daerah (Provinsi) itu kan PR-nya (Pekerjaan Rumahnya), kelebihan, kekurangannya macam-macam kan, atau handicap-nya macam-macam, sesuai dengan kompetensi daerah dan mana potensi daerah itu yang bisa di-expose, nah kita (Kadin Indonesia) mendukung dari segi kebijakannya. Nah mungkin kita fasilitasi juga dengan akses permodalan," ungkap Yugi.

Baca juga: Koperasi Disiapkan Jadi Bagian dari Supply Chain Makan Bergizi Gratis, Pasok-Distribusi Bahan Baku

Menurutnya, Kadin memiliki peran, selain mendorong investasi di sektor kelautan dan perikanan, juga berperan dalam penguatan ekosistem logistik dan infrastruktur, penguatan inovasi dan teknologi, peningkatan ekspor produk perikanan, hingga pemberdayaan UMKM (Usaha Mikro, Kecil, Menengah) di sektor ini," jelasnya.

Yugi menambahkan, Kadin telah mencatat beberapa langkah strategis mengenai keterkaitan Kadin dalam mewujudkan swasembada pangan melalui optimalisasi di sektor kelautan dan perikanan.

"Sebagai jembatan antara pemerintah, investor, dan pelaku usaha, Kadin mendorong investasi untuk di perikanan tangkap, budidaya, pengolahan, serta infrastruktur pendukung. Kami juga memiliki perhatian serius terhadap akses konektivitas antar-daerah untuk mendukung distribusi pangan hasil laut," papar Yugi.

Baca juga: Simulasi Makan Bergizi Gratis di Bitung, Antropometri Dilakukan untuk Pantau Kecukupan Gizi

Tak hanya itu, menurutnya penerapan teknologi seperti sistem pengawasan kapal berbasis IT, digitalisasi rantai pasok, sistem manajemen stok perikanan berbasis data, dan teknologi budidaya berkelanjutan juga harus terus dikembangkan untuk menciptakan efisiensi.

"Bersama pemerintah, Kadin akan memfasilitasi promosi produk perikanan di dalam negeri dan memasyarakatkan gemar makan ikan sebagai pangan bergizi tinggi, di samping juga promosi ke pasar internasional untuk meningkatkan komoditas-komoditas ekspor unggulan," ungkapnya.

Selain itu, Yugi mengatakan program pelatihan dan pendampingan usaha kecil sangat penting juga dilakukan agar pelaku UMKM mampu meningkatkan produktivitas dan lebih berdaya saing, baik di pasar domestik maupun global.

"Yang penting filosofinya pak Presiden (Prabowo) itu ya tidak hanya omong-omong aja dan diskusi di meja seminar, tapi action-nya di lapangan yang akan kita eksekusi dalam waktu dekat," tegas Yugi.

Berdasarkan Data Kementerian Kelautan dan Perikanan angka pertumbuhan rata-rata produksi perikanan Indonesia mencapai 2.56 persen per tahun, 21,84 juta ton di tahun 2020 menjadi 23,54 juta ton di tahun 2023. Angka pertumbuhan rata-rata produksi perikanan tangkap mencapai 5,41 persen per tahun, angka pertumbuhan rata-rata produksi ikan budidaya mencapai 2,40 persen per tahun, sementara angka pertumbuhan rata-rata produksi rumput laut mencapai 0,55 persen per tahun.

Kekuatan sumber daya air di Indonesia terdiri dari luas laut yang mencapai 3,26 Juta km2, memiliki 17.508 Pulau, luas tambak 785 ribu hektar, serta luas area budidaya air tawar mencapai 2,8 Juta Hektar. Di samping potensi yang begitu besar, terdapat beberapa tantangan di sektor kelautan dan perikanan yang dihadapi yang harus segera diantisipasi dan dicarikan solusinya.

“Di antaranya mengenai isu pencemaran lingkungan, penangkapan hasil laut berlebihan (overfishing), perizinan kapal tangkap, kesiapan pakan untuk pembudidayaan, perubahan iklim, subsidi bahan bakar nelayan, hingga penangkapan ikan ilegal,” katanya.

Menu Makanan Bergizi Gratis Tak Boleh Sembarangan

Sebelumnya diberitakan, program makan bergizi gratis (MBG) akan mulai bergulir pada Januari 2025. Pemerintah mencanangkan setiap porsinya dipatok Rp10.000.

Program prioritas Presiden Prabowo-Gibran ini tak luput dari sorotan ahli gizi UGM Dr. Toto Sudargo, M.Kes.

Dia memberikan catatan dalam pelaksanaan program tersebut.

"Menurut saya, dilihat dari perencanaannya, Rp10.000 untuk setiap anak masih mungkin dilaksanakan. Tentunya, pelaksanaanya harus terus dipantau, dievaluasi, dan ditingkatkan,” kata dia dikutip Selasa (10/12/2024).

Ia menyebut, dalam pelaksanaannya program MBG ini memang memerlukan biaya yang besar.
 
Karena itu, setiap daerah dapat menerapkan menu-menu yang sesuai dengan ketersediaan potensi dan kekayaan hasil alam yang ada di setiap daerah tersebut yang disesuai dengan anggaran yang ditentukan. 

Misalkan di beberapa daerah seperti Papua, nasi dapat diganti dengan sagu, papeda, jagung.

"Kemudian, untuk karbohidrat, protein, vitamin, dan mineral dapat diganti dengan ikan, telur, dan daging atau sumber nabati lainnya, sesuai wilayahnya masing-masing,” paparnya.