TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Hashim Djojohadikusumo mengatakan Presiden Prabowo Subianto telah menambahkan anggaran untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebesar Rp 100 triliun.

Anggaran awal yang ditetapkan untuk MBG sebesar Rp 71 triliun atau sekitar 4 miliar dolar Amerika Serikat (AS).

"Dalam dua pekan terakhir ini, ia (Prabowo) telah menambahkan lagi sebanyak Rp100 triliun, yaitu sekitar 6 miliar dolar AS," kata Hashim dalam acara Indonesia Economic Summit di Hotel Shangri-La Jakarta, Rabu (19/2/2025).

Menurut data dari Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) yang dibacakan Hashim, dengan anggaran Rp 71 triliun, MBG bisa menambah pertumbuhan ekonomi sebesar 0,83 persen.

Baca juga: Gibran Temukan Pisang Busuk di Makan Bergizi Gratis SMAN 13, Janji Akan Evaluasi: Saya Mohon Maaf

Dengan ditambahnya anggaran sebesar Rp 100 triliun, MBG disebut bisa menambah pertumbuhan ekonomi sebesar 2 persen.

Hashim, yang juga adik dari Prabowo, yakin MBG bisa menambah angka pertumbuhan ekonomi karena program ini langsung menyasar ke ekonomi lokal.

Dengan target penerima MBG sebesar 82,9 juta orang, berarti dibutuhkan bahan makanan sebanyak itu setiap harinya.

"Kami akan membutuhkan 82 juta telur setiap hari. Kami akan membutuhkan 82 juta paha ayam, sayap ayam setiap hari. Kami akan butuh sayur setiap hari. Kami akan butuh nasi setiap hari. Kami akan butuh tahu dan tempe setiap hari. Itu dorongan besar, stimulus besar bagi ekonomi," ujar Hashim.

"Kami perkirakan hanya dengan program parsial, Rp 171 triliun, itu sudah 2 persen pertumbuhan ekonomi tambahan. Itu hanya matematika dasar," pungkasnya.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menyebut anggaran MBG akan ditambah dari hasil efisiensi anggaran berbagai Kementerian/Lembaga.

Hal itu disampaikan saat berpidato dalam HUT ke-17 Partai Gerindra yang digelar di Sentul International Convention Center (SICC) di Sentul, Bogor, Jawa Barat, Sabtu (15/2/2025).

Prabowo awal mengungkapkan pemangkasan anggaran tahap pertama sebesar Rp300 triliun. Sementara, tahap kedua Rp308 triliun.

"Penghematan putaran pertama Kementerian Keuangan yang disisir Rp300 triliun. Penghematan putaran kedua Rp308 triliun," ujarnya.

Kemudian, Prabowo menjelaskan bahwa Kementerian BUMN memperoleh dividen sebesar Rp300 triliun.

Lalu, Rp 100 triliun dari dividen tersebut akan dialokasikan ke Kementerian BUMN untuk investasi kembali.