Edy menilai, jika kenaikan harga gas murah menjadi 7 dolar AS per MMBTU masih disertai dengan kebijakan yang diberlakukan PGN, bisa dipastikan tujuan dari kebijakan perpanjangan HGBT tidak terwujud.

Kebijakan HGBT ini diterapkan agar daya saing industri dapat meningkat, sehingga mampu mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.

"ASAKI meminta atensi khusus dari Pemerintahan Prabowo untuk mencarikan solusi bagi PGN yang selama ini telah memberatkan industri," ucap Edy.

Iamenekankan perjuangan Kementerian Perindustrian (Kemenperin) akan sia-sia jika penerapan kebijakan AGIT dengan harga 16,77 dolar AS per MMBTU masih berlaku.

Harga 16,77 dolar AS per MMBTU itu 2,5 kali lipat lebih mahal dibanding dengan HGBT.

"Jika hal tersebut dibiarkan berlarut-larut, tingkat utilisasi produksi industri akan tergerus karena tidak bisa berdaya saing," pungkas Edy.

Keberlanjutan program HGBT diumumkan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto usai rapat di Istana Kepresidenan.

Menurut Airlangga, pemerintah masih menyempurnakan regulasi mengenai perpanjangan program subsidi gas industri tersebut.

"Itu (HGBT) nanti akan diperpanjang, tapi akan diumumkan sendiri. Tadi rapat terbatas terkait harga gas akan dibahas tersendiri, masih kita sempurnakan regulasinya," kata dia.

Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan para menteri terkait sebenarnya sudah sepakat soal kelanjutan program HGBT tapi ia belum bisa mengungkapkan isi kesepakatan tersebut.

"Kami sudah sepakat beberapa substansi dari HGBT dan kami sepakat tidak disampaikan kepada media sekarang," katanya.

"Sudah ada kesepakatan dan insyallah keputusannya baik," pungkasnya.

Pertumbuhan Ekonomi 8 Persen

Agus Gumiwang sebelumnya pernah menyampaikan kebijakan HGBT penting untuk mendukung pertumbuhan ekonomi 8 persen di pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

"Kebijakan HGBT yang diberikan kepada industri juga memberi nilai tambah sebesar enam kali lipat," tutur Agus di Jakarta, Sabtu (25/1/2025).

Sektor manufaktur ditargetkan berkontribusi sebesar 21,9 persen terhadap PDB nasional pada tahun 2025-2029.