TRIBUNNEWS.C0M, JAKARTA- Direktur Lembaga Kajian Sabang Merauke Circle, Syahganda Nainggolan mengatakan persoalan gas LPG 3 Kg merupakan tamparan bagi pemerintahan Prabowo Subianto.

Apalagi, seorang warga Tangerang Banten meninggal dunia setelah antre membeli elpiji 3 Kg diduga karena kelelahan.

Syahganda mengusulkan agar Prabowo mempunyai strategi baru dalam mengelola kekuasaannya dengan mencari model efektif menjalankan kebijakan publik.

Menurutnya, model buruk Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menjalankan kebijakan publik harus disiasati. Sebab, menteri-menteri seperti Bahlil masih banyak di pemerintah Prabowo.

Baca juga: Ketua MUI Sentil Kebijakan Distribusi Gas Elpiji 3 Kg, Munculkan Kemudaratan pada Masyarakat

Di samping itu, pernyataan juru bicara presiden, Hasan Nasbi, yang mendukung kebijakan Bahlil perlu dievaluasi.

Keinginan Prabowo yang cepat dan tepat mengimplementasikan gagasan-gagasan ideologis yang tercantum dalam 'Indonesia Paradoks', lanjutnya, mengalami tantangan besar.

"Sebab, pengimplementasian cita cita dia terbentur dengan barisan menteri yang tidak ideologis. Namun, kompromi politik membuat eksistensi menteri-menteri yang ada tidak gampang disingkirkan," kata Syahganda, Rabu (5/2/2025).

Dengan adanya strategi baru, seperti memperkuat peranan kepala daerah atau peran militer dalam pembangunan, bisa jadi ide-ide besar Prabowo lebih gampang dilaksanakan ketimbang bersandar pada menteri-menterinya. 

Sebenarnya, menurut Syahganda, Prabowo Subianto bisa menjalankan pemerintahan dengan baik jika separuh menteri-menteri direshuffle. Jika tidak mungkin, maka strategi baru diperlukan.

Prabowo, menurutnya, perlu juga mencontoh bagaimana SBY mentransformasi penggunaan minyak tanah selama 60 tahun, menjadi gas 3 kg, saat lalu, tanpa huru-hara. Oleh karena teknokrasi dan kompetensi menjadi sandaran dalam pengimplementasian kebijakan negara.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto telah menginstruksikan Kementerian ESDM agar mengizinkan kembali pengecer menjual elpiji 3 Kg. 

Hal itu diungkapkan Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (4/2/2025).

Dasco menyebut hal itu berdasarkan komunikasi dengan Presiden Prabowo.

"Setelah komunikasi dengan presiden, presiden kemudian telah menginstruksikan kepada SDM untuk perhari ini mengaktifkan kembali pengecer-pengecer yang ada untuk berjualan seperti biasa," kata Dasco.

Dasco menyebut kebijakan menjual elpiji 3 Kg hanya melalui pangkalan, sebenarnya untuk membenahi harga di pengecer agar tidak mahal.

Nantinya, pengecer akan menjadi sub-pangkalan, dengan aturan agar harga elpiji 3kg tidak mahal.

"Pengecer-pengecer itu akan dijadikan sub daripada pangkalan sehingga dengan aturan-aturan yang ada nanti akan menertibkan harga supaya tidak mahal di masyarakat," ujar Ketua Harian DPP Partai Gerindra itu.

"Jadi pengecer yang akan menjadi sub-pangkalan ini akan ditentukan juga harganya sehingga harga di masyarakat itu tidak mahal," imbuhnya.

Diketahui, pemerintah melarang pengecer menjual elpiji 3 Kg per 1 Februari 2025. Kini elpiji 3 Kg hanya dijual melalui pangkalan.

Akibat kebijakan ini, sejumlah warga di beberapa lokasi di Jakarta mengalami antrean panjang demi mendapatkan elpiji 3 Kg di pangkalan resmi.