Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto meresmikan lembaga pengelola investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) di Lapangan Tengah, Istana Kepresidenan, Jakarta pada Senin (24/2/2025). Lembaga tersebut terdiri dari Dewan Pengawas dan Badan Pelaksana.
Baca juga: Dewan Pengawas Danantara: Dari Erick Thohir, Sri Mulyani hingga Tony Blair
Menteri Keuangan Sri Mulyani menjadi salah satu dari Dewan Pengawas Danantara tersebut. "Ibu Menteri (Jadi Dewan Pengawas)," kata Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono di Istana Kepresidenan, Jakarta.
Tidak hanya Menteri Keuangan, Mantan Perdana Menteri Inggris Tony Blair juga menjadi Dewan Pengawas Danantara. Hal itu disampaikan oleh Kepala atau CEO Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara, Rosan Roeslani.
"Iya salah satunya," katanya.
Dikutip dari Encyclopaedia Britannica Tony Blair sebelumnya dikenal sebagai Perdana Menteri (PM) Inggris (UK) tahun 1997-2007. Saat itu, ia tercatat sebagai Perdana Menteri termuda di sejarah Britania Raya sejak 1812 dengan menjabat mulai usia 44 tahun.
Masa jabatan Tony Blair sebagai PM Inggris selama 10 tahun juga tercatat yang kedua terlama setelah Margaret Thatcher.
Baca juga: Tony Blair Bertemu Menko Airlangga, Bahas Geopolitik hingga Transisi Energi
Pria kelahiran 6 Mei 1953 ini semula menempuh pendidikan di Fettes College di Edinburgh dan St. John College of the University of Oxford.
Tony Blair di masa kuliah mempelajari hukum dengan peminatan ide religius dan musik populer. Lulus dari University of Oxford pada 1975, Tony Blair berfokus pada hukum ketenagakerjaan dan komersial.
Baca juga: Menkominfo Ungkap Eks PM Inggris Tony Blair Siap Bantu Transformasi Digital RI
Ia lalu terlibat dalam Partai Buruh dan terpilih di House of Commons pada kursi parlemen Buruh di Sedgefield, bekas distrik pertambangan di Inggris. Perjalanan politiknya mengantarkan Tony Blair menjadi Perdana Menteri Inggris pada 1997. Ia terpilih kembali sebagai PM Inggris pada Mei 2001.
Tony Blair pernah diminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) mempromosikan Ibukota Nusantara (IKN) ke dunia internasional. Kemudian pada 2020, Tony Blair menjadi anggota Dewan Penasihat IKN bersama pendiri dan CEO SoftBank Masayoshi Son dan Presiden Uni Emirat Arab Sheikh Mohammed bin Zayed al Nahyan yang saat itu masih menjadi putra mahkota UEA.
Baca juga: Keberadaan Danantara Dinilai Dapat Bantu RI Capai Pertumbuhan Ekonomi 8 Persen
Ketika menjadi Anggota Dewan Penasihat IKN, Tony Blair menyebut bahwa pemerintah dapat melakukan promosi ke beberapa negara lain seperti pemerintah Persatuan Emirat Arab (PEA) dan China serta sejumlah perusahaan asing di kawasan Asia untuk berinvestasi di IKN.
Perusahaan dari Indonesia kata Tony juga dapat menanamkan modal untuk berkontribusi dalam pembangunan IKN.