TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) dengan dukungan dari Tony Blair Institute for Global Change (TBI) meluncurkan proses konsultasi atas Kerangka Kerja Sosial-Ekonomi (Kerangka Kerja).

Hal tersebut sebuah perangkat praktis yang dapat memaksimalkan pemanfaatan dampak sosial-ekonomi transisi energi berkeadilan di Indonesia.

Proses konsultasi ini bertujuan untuk mengumpulkan masukan dari pemangku kepentingan terkait implementasi kerangka kerja sosial-ekonomi.

Kerangka kerja ini juga akan membantu para pengambil keputusan di Indonesia untuk memitigasi berbagai risiko yang terkait dengan aktivitas transisi ke energi bersih yang berkeadilan.

Baca juga: Pengamat Nilai Pembangunan SPBU Hidrogen Sejalan dengan Transisi Energi

Khususnya dampak terhadap pertumbuhan perekonomian Indonesia yang stabil, apabila tidak dikelola dengan hati-hati dan cermat.

Direktur Utama PT SMI, Edwin Syahruzad, mengatakan bahwa semua lapisan masyarakat, tanpa terkecuali, harus dapat menuai manfaat dari transisi energi yang adil di Indonesia.

"Transisi energi menghadirkan peluang dan tantangan. Sisi positifnya, perluasan energi terbarukan dapat menciptakan lebih banyak lapangan kerja dan mengurangi emisi gas rumah kaca. Namun demikian, transisi juga dapat menimbulkan risiko negatif bagi kelompok rentan jika tidak dikelola dengan hati-hati, dimana salah satunya adalah pengungsian masyarakat," ujar Edwin dalam keterangannya, Jumat (23/2/2024).

Kerangka Kerja Sosial Ekonomi ini diharapkan bisa mendukung PT SMI, yang baru saja ditunjuk sebagai country manager untuk Energy Transition Mechanism (ETM) guna mengawal transisi Indonesia dari energi fosil ke energi hijau dan rendah karbon.

"Acara hari ini juga semakin menegaskan komitmen dan upaya kami untuk menjadi bagian dari solusi terhadap masalah iklim global," tambah Edwin.

Country Director TBI Indonesia, Shuhaela F. Haqim, menyambut baik peluncuran kerangka kerja Sosial Ekonomi dan kolaborasi dengan PT SMI.

"Kolaborasi dengan PT SMI mewakili komitmen kami untuk menghadirkan inovasi dan dampak positif. Seiring dengan upaya Indonesia untuk menjadi negara berpenghasilan tinggi di tahun 2045, kebutuhan akan solusi praktis dan inovatif menjadi semakin mendesak dibandingkan sebelumnya. Kerangka kerja ini diharapkan dapat menghadirkan panduan praktis bagi para manajer di bidang transisi energi to get the job done dan memastikan bahwa tidak ada pihak yang dikorbankan ketika menjalankan beragam proyek transisi energi."

"Transisi energi yang adil sudah sepatutnya menjadi skema yang saling menguntungkan bagi ekonomi, lingkungan dan pembangunan sosial. Saya optimistis bahwa kerangka kerja ini akan mendukung upaya kita untuk mencapai hal tersebut," tambah Shuhaela.

Peluncuran kerangka kerja ini dilakukan di Jakarta bersamaan dengan pertemuan donor transisi energi PT SMI yang menghadirkan mitra utama pemerintah dan non-pemerintah dalam satu forum.

Hadir dalam acara ini di antaranya adalah Kepala Pusat Kebijakan Pembiayaan Perubahan Iklim dan Multilateral, Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan, Boby Wahyu Hernawan S.E., M.Com., DBA. Turut hadir pula perwakilan dari kedutaan besar negara asing, lembaga keuangan dan mitra pembangunan.

Pada saat peluncuran, Penasihat Senior TBI, Niall Saville menguraikan Kerangka Kerja di hadapan para pengambil keputusan internasional dan nasional.

Peluncuran ini dilanjutkan dengan diskusi panel "Menavigasi dampak sosial ekonomi dari transisi energi di Indonesia", yang dimoderatori oleh Tomi Soetjipto, Manajer Senior Tony Blair Institute dengan panelis Pradana Murti (Direktur Manajemen Risiko PT SMI), Meutia Chaerani (Climate Change Specialist Asian Development Bank), Tiza Mafira (Direktur Climate Policy Initiative), Lucky Nurrahmant (Country Lead Global Energy Alliance for People and Planet), dan Gustavo Galvis (Regional Vice President, South & Southeast Asia, Export Development Canada).