Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Penyusunan struktur kepengurusan PT Daya Anagata Nusantara (Danantara) diapresiasi sejumlah pihak. Hal ini bisa menjadi pijakan yang kuat bagi institusi sovereign wealth fund (SWF) Indonesia dalam meyakinkan publik dan kalangan investor.
Dalam memperkenalkan jajaran Managing Directors pada Senin (24/3/2025), Kepala Badan Pengelola (BP) Danantara Indonesia Rosan Perkasa Roeslani menegaskan pengisian jabatan di holding investasi dan holding operasional dilakukan secara hati hati dan profesional dengan melibatkan head hunter kelas dunia.
“Tidak ada satupun titipan. Bahkan pak Presiden (Prabowo Subianto) tidak menempatkan orangnya. Pun partai politik, tidak ada yang mewakili. Semua diserahkan ke kami berdasarkan prinsip profesional dan integritas tinggi,” kata Rosan.
Direktur Ekonomi Center of Economic and Law Studies (CELIOS) Nailul Huda, mengatakan sejumlah nama yang diperkenalkan di struktur Danantara berasal dari profesional.
Nailul berharap, dengan susunan struktur tersebut dapat menjadi sentimen positif terhadap kinerja ekonomi dan pasar keuangan nasional. Danantara tanpa ada kepentingan politik bisa menjadi salah satu pemain SWF terbesar.
"Saya melihat peluang investasi yang baik di sektor energi baru terbarukan dan sektor teknologi. Jangan sampai berinvestasi di industri energi ekstraktif seperti batubara," ujar Nailul, Selasa (25/3/2025).
Baca juga: Komisi VI DPR Dukung Penuh Kepengurusan Danantara Harap Mampu Tingkatkan Investasi di Indonesia
Selain itu, Nailul juga menyambut positif masuknya Jeffrey Sachs sebagai dewan penasihat. Meskipun Jeffrey juga ada kontroversi mengenai pembangkit listrik tenaga nuklir.
"Jeffrey mengatakan tenaga nuklir merupakan satu-satunya solusi dari krisis iklim yang terjadi. Padahal, pengembangan pembangkit listrik tenaga nuklir juga masih menimbulkan kontroversi mengenai bahayanya bagi masyarakat sekitar. Dikhawatirkan, tendensi Jeffrey terhadap tenaga nuklir bisa menggiring pembangunan Danantara ke arah pengembangan pembangkit tenaga nuklir alih-alih energi yang lebih ramah lingkungan," ujarnya.
Di sisi lain, ada nama Thaksin Shinawatra, mantan perdana menteri Thailand yang menjadi terduga melakukan tindak pidana korupsi. Selain itu, Thaksin juga mempunyai rekam jejak politik dinasti di Thailand setelah keluarga Thaksin menjadi perdana menteri pasca Thaksin. "Banyak permasalahan politik dalam negeri Thailand yang saya rasa akan menimbulkan kesan negatif terhadap Danantara."
"Masuknya Bono Daru Adji, ada benturan kepentingan bisnis dengan GoTo yang terkait afiliasi bisnis antara Boy Thohir dengan Erick Thohir sebagai Menteri BUMN. Bono Daru Adji juga tercatat sebagai komite etik PSSI, yang diketuai oleh Erick Thohir," ujarnya.
Baca juga: CEO Danantara Rosan Masih Bakal Jadi Menteri, tapi Pejabat di Bawahnya Dilarang Rangkap Jabatan
Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, Bidang Ekonomi Moneter dan Keuangan Telisa Aulia Falianty berpendapat, struktur pengelola Danantara telah sesuai dengan orang yang mampu di bidangnya.
"Secara umum saya melihat ini kalau secara struktur pengelola diisi oleh orang orang yang capable di bidangnya," kata Telisa saat dihubungi Tribunnews, Senin (24/3/2025).
Selain itu, para pejabat eksekutif terpilih ini diharapkan memiliki rekam jejak yang panjang dan terkenal memiliki integritas tinggi. Prinsip profesional, kredibel dan berintegritas menjadi syarat mutlak bagi para pejabat yang akan mengelola aset Danantara yang diestimasi mencapai belasan ribu triliun.